WARTA | RAGAM WARTA

Simson Munthe : Pengelola Apartemen Dilarang Melakukan Pemutusan Aliran Listrik & Air Di Unit Aparte

WARTAJAKARTA / ISTIMEWA

WartaJakarta.com-Jakarta

Kombes Pol Purn Simson Munthe, SH menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Milik/Apartemen di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 bertempat di Ruang Tempo Doeloe Blok G lt 2 Balaikota Prov DKI Jakarta.

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Prov DKI Jakarta Saefullah dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan baik dari perwakilan para pemilik rumah susun milik/apartemen maupun dari perwakilan pelaku pembangunan dan instansi terkait lainnya.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh mayoritas para pemilik unit/penghuni apartemen yang tinggal di apartemen/rumah susun milik selama ini, diharapkan oleh Simson Munthe agar dapat diatur melalui terbitnya Peraturan Gubernur tersebut. Intimidasi yang paling sering dilakukan oleh pengelola suatu apartemen dimana umumnya pengelola merupakan perpanjangan dari pelaku pembangunan/pengembang suatu apartemen adalah berupa pemutusan aliran listrik dan air ke unit di apartemen tersebut.

Padahal untuk rumah tapak, pihak PLN dan PDAM tidak serta merta memutuskan aliran listrik dan air jika pemilik menunggak, ada proses teguran terlebih dahulu, namun mengapa di apartemen pihak pengelola bisa semena mena mematikan aliran listrik dan air ke unit apartemen ? Padahal pengelola apartemen yang ada di Jakarta ini diketahui belum memiliki ijin operasional sebagai pengelola dari Gubernur DKI Jakarta sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yaitu Badan Pengelola apartemen/rumah susun milik harus mendapatkan ijin operasional dari Pemerintah Daerah. Selain iti Badan Pengelola Apartemen juga tidak memiliki ijin usaha untuk menjual listrik dan air.

Adanya ketidakjelasan status hukum Badan Pengelola ini membuat kebingungan para pemilik unit apartemen karena mengapa suatu usaha yang tidak punya legal standing bisa melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemutusan aliran listrik dan air penghuni ? Tindakan ini jelas jelas telah melanggar perintah Undang undang Dasar 1945, demikian disampaikan Plt Ketua Umum KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia) Simson Munthe.

Selain itu, Simson juga menyoroti agar diatur pada Pergub tersebut suatu Badan Pengelola Apartemen hanya diberikan ijin operasional mengelola suatu apartemen untuk 1 ijin operasional pengelolaan untuk 1 apartemen. Jika akan mengelola apartemen lain harus memiliki ijin operasional sesuai dengan apartemen yang akan dikelola. Karena yang telah terjadi selama ini satu pengelola telah menjadi badan pengelola untuk bisa saja 10 apartemen.

Begitu menempati unit apartemen, penghuni langsung dibebankan untuk membayar biaya bulanan berupa iuran pengelolaan lingkungan (IPL) yang tarif permeternya berbeda beda di tiap tiap apartemen. Tidak ada kejelasan tarif standad dari Pemda DKI Jakarta untuk tarif permeter biaya IPL yang harus ditanggung oleh penghuni (baik itu pemilik unit ataupun penyewa) sehingga terkesan semau maunya pengelola sajalah menetapkan tarif permeter untuk IPL ini.

Simson juga mempertanyakan regulasi yang mengambang yang telah membuat ketakpastian hukum karena mengapa tanah suatu apartemen yang masih atas nama pelaku pembangunan namun biaya pengelolaan lingkungannya dibebankan kepada penghuni ? Selain itu biaya asuransi gedung pun dibebankan kepada penghuni padahal klem asuransi nantinya atas nama pelaku pembangunan.
Hal hal seperti ini merupakan tindakan yang sangat merugikan konsumen pembeli suatu unit apartmen.

Padahal hak hak sebagai konsumen sebenarnya sudah diatur dalam Undang undang Perlindungan Konsumen sehingga pihak Pemda DKI Jakarta tinggal mengimplentasikannya dalam aturan daerah yang melindungi hak hak warganya sebagai konsumen pembeli unit apartemen. Oleh karenanya, Simson Munthe menyarankan agar dalam Pergub diatur bahwa biaya asuransi tidak lagi dibebankan ke penghuni.

Dana cadangan alias Sinking Fund yang ditarik setiap bulannya dari penghuni tidak pernah ada kejelasan peruntukannya. Laporan polisi atas penyalahgunaan dana ini ke pihak berwajib tidak pernah diproses walaupun penghuni sudah memberikan bukti bukti akurat terkait status badan pengelola maupun aliran dana cadangan tersebut.

Pengaduan ke Pemda DKI Jakarta selama ini atas kesewenang wenangan pengelola apartemen tidak pernah mendapat perhatian serius. Oleh karenanya lah, purn polisi yang pernah bertugas di Mabes Polri ini, Simson, berharap agar Pergub ini mengatur transparansi laporan keuangan pengelolaan suatu apartemen dan dapat diakses secara online oleh penghuni setiap saat, karena jaman sudah melek IT.

Sebagai pemilik beberapa unit di berbagai apartemen, antara lain di Graha Cempaka Mas, Mediterian Palace Residen Kemayoran, Gading Nias Residen Emerald, Simson mengusulkan agar Pergub mengatur tarif air dan listrik di unit apartemen harus sesuai dengan tarif yang diatur oleh Pemerintah karena penghuni apartemen adalah juga warga negara yang berhak menerima perlindungan hukum dari Pemerintah.

Selanjutnya Simson Munthe mengusulkan juga, jika pertelaan apartemen sudah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta, yang ditindaklanjuti dgn Akte Jua Beli antara pengembang dan pembeli unit, dan terbitnya Sertifikat Hak Milik Sarusun, maka pembentukan P3SRS apartemen harus sudah mulai berproses. Serah terima aset dan kepengelolaan dari pengembang kepada P3SRS segera dilaksanakan secara damai dan terbuka. Data data pembeli unit/pemilik harus diserahkan secara utuh dan lengkap dari pengembang kepada P3SRS. Hal ini harus diatur secara tegas dalam Pergub tersebut. Setelah itu, P3SRS akan mulai mengatur apartemen secara sah dan sesuai peraturan perundangan. P3SRS terpilih akan menunjuk suatu badan hukum untuk menjadi pengelola. P3SRS juga dapat memfasilitasi untuk terbentuknya RT dan RW di lingkungan apartemen.

Untuk mempercepat penyelesaian Pergub ini, Dinas Perumahan menunjuk TIM KECIL yang anggotanya antara lain Kombes Pol Simson Munthe, SH dan bersama para pihak terkait lainnya. Tim Kecil yang berjumlah 7 orang ini akan bekerja secara marathon agar finalisasi Pergub bisa selesai dalam dua bulan ini untuk selanjutkan dipaparkan dihadapan Gubernur DKI Jakarta pada Oktober yad, demikian sisampaikan DR drh R Wendeilyna S, MSi anggota KAPPRI yang juga hadir pada pertemuan tersebut.

Diakhir acara tersebut, Wendy Simarmata, biasa disapa dengan panggilan itu (DR drh Rotua Wendeilyna Simarmata, MSI yang saat ini tinggal di Rusunawa Marunda) menjelaskan bahwa Pergub ini muncul atas desakan Wendy Simarmata bersama para penggiat rumah susun kepada Plt Gubernur DKI Jakarta DR Soni Sumarsono. karena para penghuni apartemen sudah sangat tersiksa dengan berbagai intimidasi yang dilakukan oleh pengembang/pengelola akibat kekosongan payung hukum mengenai rumah susun milik.

Keluhan kami direspon dengan cepat oleh pak Soni yang telah mengenal saya sebelumnya karena pak Soni merupakan atasan saya ketika saya bertugas di Ditjen Otda Kemendagri. Selanjutnya pak Soni memerintahkan Arifin waktu itu sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat untuk mempersiapkan tahapan penerbitan Pergub Pengelolaan Rumah Susun Juli, yang diawali juga dengan FGD pada sekitar bulan Februari tahun lalu. Pak Soni hadir dan langsung memimpin sendiri acara FGD sampai acara berakhir.

Kami sangat bangga dan terharu atas atensi pak Soni.
namun persiapan Pergub ini terhenti karena pergantian pejabat dan baru dilanjutkan lagi pada 6 Juli 2018 lalu di Dinas Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta yang membahas ijin operasional Badan Pengelola, kemudian ditindak lanjuti lagi pada pertemuan ini. Pak Simson yang membawa aspirasi para penghuni apartemen melalui wadah KAPPRI secara serius dan sangat peduli untuk mendukung terbitnya Pergub ini agar tercipta rasa keadilan bagi penghuni apartemen dan tegaknya peraturan perundangan. Pak Simson akan siap untuk korbankan waktu dan tenaganya untuk
finalisasi Pergub ini, bahkan dana siap dikeluarkan juga, dijelaskan oleh Wendy.

Pada pertemuan tahun lalu, aebagai narasumbet FGD, pak Simson mendapat honor dari Pemda DKI Jakarta sebesar Rp 500 ribu, namun rupanya pada tahun ini untuk honor narasumber FGD sudah tidak diberikan lagi oleh Pemda DKI Jakarta, mungkin dianggap cukup hanya dengan memberikan snek dan makan nasi kotak. Karna sebagai narasumber pada FGD 6 Juli 2018 lalu di Dinas Penanaman Modal PTSP, sampai sekarang, Pak Simson tidak menerima honor padahal stafnya sudah minta nomor rekening dan NPWP pak Simson, begitu pula pada FGD kali ini. Menurut Plt Kadisperum Meli Budihastuti, melalui pesan Whatsapp memang tidak ada honor.

Bagi Pak Simson, memang honor sebagai nara sumber sudah lah tidak penting namun bagaimana dengan pihak lain yang diundang yang kebetulan membawa staf, siapa yang menanggung ongkosnya ? Jika memang tidak ada anggaran untuk menerbitkan Pergub ini, mengapa harus dipaksakan melaksanakan FGD ? Tentunya sebaiknya dipersiapkan dulu anggaran Pemda DKI Jakarta barulah membuat suatu kegiatan semacam FGD untuk menetbitkan suatu peraturan perundangan yang sudah ditunggu tunggu oleh para pencari jeadilan yang adalah warga DKI Jakarta, apalagi jika harus mengundang banyak pihak, ya harusnya Pemda DKI Jakarta menghargai buah pemikiran yang disampaikan para narasumber FGD.

Jadi tidak hanya dikasih snek, makan nasi kotak, padahal diminta buah pikiran sebagai masukan untuk Pergub. demikian disampaikan Wendy Simarmata.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Now Trending


Warning: unlink(error_log): No such file or directory in /home/beritanu/wartajakarta.com/media1.php on line 735