WARTA | NASIONAL

Pentingnya Kelola Dana Abadi Pooling Fund Guna Tanggulangi Bencana

WARTAJAKARTA / ISTIMEWA

Wartajakarta.com-Beberapa waktu lalu kembali Indonesia menangis manakala korban jiwa dan korban materi berjatuhan sebagai akibat adanya tsunami yang dipicu erupsi gunung Anak Krakatau. Korban tsunami selat sunda tersebut berdasarkan catatan BNPB hingga Sabtu (5/1/2019) tercatat 437 orang meninggal dunia, 9.061 orang luka, 10 orang hilang dan 16.198 orang mengungsi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengakui bahwa tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada Sabtu (22/12/2018) dipicu oleh aktivitas vulkanologi dari gunung Anak Krakatau. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya dua alat sensor yang dimiliki BMKG mencatat aktivitas Seismik di sekitar Selat Sunda, di Pulau Sertung dan Cigelis mencatat adanya usikan pada 21.03 WIB. Namun diakui bahwa hingga kini BMKG belum memiliki alat peringatan untuk mendeteksi tsunami yang diakibatkan oleh gempa vulkanik. Oleh karena itu yang menjadi alasan BMKG tak mengeluarkan peringatan dini kepada warga sebelum terjadi tsunami. Sistem peringatan dini yang Indonesia miliki saat ini baru untuk tsunami akibat gempa bumi atau tektonik. Jadi karena ini vulkanik tentu tidak ada early warning-nya. Apalagi kejadiannya pada malam hari jadi secara visual tidak kelihatan ada aktivitas gunung erupsi. Padahal, jika ada sistem peringatan dini tsunami di Indonesia itu, akan bisa lebih tepat dan cepat menentukan ada tidaknya tsunami.

Terkait dengan tsunami tersebut menurut Ahli Pembiayaan Risiko Bencana dari ITB, Fiza Wira Atmaja, sistem peringatan dini di Selat Sunda menjadi tantangan besar bagi pihak terkait untuk memberikan kepastian keamanan kepada masyarakat. Apalagi kalau di lihat, ada sekitar 3,8 juta wisatawan di Pandeglang, belum lagi jumlah warga yang ada di sekitarnya yang memerlukan informasi dini terkait bencana tsunami tersebut. “Saya kira risiko bencana di Banten akan terus meningkat bila tak diantisipasi secara maksimal. Ini akan sangat merugikan apalagi potensi ekonomi di kawasan terdampak tsunami juga cukup tinggi yang tak dapat dipungkiri juga menyumbang pertumbuhan ekonomi Banten yang saat ini saja pertumbuhan ekonominya berada di angka 5,89% yang lebih tinggi dati pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Fiza. Oleh karenanya menurut Fiza peringatan dini tsunami akibat gempa vulkanik mutlak diperlukan. “Dengan adanya ancaman tsunami dari Gunung Anak Krakatau atau gempabumi, perlu langkah mitigasi terhadap kawasan pariwisata dan kawasan strategis seperti KEK Tanjung Lesung, PLTU Suralaya, PLTU Labuan dan Pelabuhan di Merak,” jelas Fiza. Apalagi kata Fiza, Banten urutan ketiga provinsi dengan penanaman modal nasional yaitu 9,3% penanaman modal di Indonesia senilai Rp. 16 Triliun. “Oleh karena itu, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sudah dapat mulai untuk menggunakan mekanisme pooling of fund bencana alam. Apalagi saat ini Pemerintah sudah mencanangkannya di APBN 2019,” papar Fiza.

Sejatinya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada tahun 2019 ini berencana akan mengalokasikan anggaran di dalam APBN senilai Rp1 triliun untuk mulai menjalankan skema pooling fund. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Suahasil Nazara. Menurut Sahasil, dalam pelaksanaannya pemerintah akan menyerahkan pengelolaan dana tersebut melalui suatu badan layanan umum (BLU). Namun demikian menurut Suahasil embentukan BLU tersebut masih menunggu beleid setingkat Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres)yang masih diharmonisasi. “Namun saya memastikan bahwa BLU iru akan ditargetkan akan dapat beroperasi ditahun 2019 ini dan dalam APBN 2019 sudah ada alokasi dana untuk pooling fund ini. Bentuknya nanti semacam dana abadi untuk penanganan bencana," ujar Suahasil.

BLU itu nantinya menurut Suahasil akan berperan sebagai administrator kesiapan dana penanggulangan bencana di Indonesia. “Badan tersebut juga memiliki wewenang untuk menerbitkan catastrophic bonds sebagai instrumen surat utang yang secara khusus ditujukan untuk penanganan bencana alam. Meski catastrophic bonds termasuk surat utang, namun tidak berperan sebagai instrumen penambal pembiayaan defisit.Obligasi itu nantinya murni ditujukan sebagai salah satu sumber pembiayaan penanganan krisis bencana alam. Uangnya akan dikelola BLU itu. Bagaimana dikelolanya, tentu opsinya banyak, termasuk apakah dengan dibelikan asuransi atau dikelola sendiri," papar Suahasil. Suahasil juga mengatakan bahwa dana khusus itu merujuk kepada kesuksesan Meksiko yang juga menerapkan model yang sama. “Dana kelolaan tersebut terpisah dari alokasi dana transfer daerah,” jelas Suahasil. Hal senada diungkapkan oleh Praktisi Asuransi Bencana. M. Haikal Sedayo. Menurut M. Haikal, Indonesia perlu bersiap lebih baik dalam menghadapi becana alam. Pos pooling fund bencana alam yang pertama kalinya ada di APBN adalah langka awal perbaikan di sisi persiapan finansial. “Kita harus apresiasi itu, tapi kita tidak boleh lupa memperbaiki sisi lain seperti pendidikan bencana kepada para siswa di sekolah, ini juga tidak kalah penting,” M. Haikal Sedayo, ahli risiko financial bemcana. Apalagi, untuk sistem peringatan dini tsunami di Indonesia sebenarnya sudah tidak aktif sejak 2012.

Di samping mengalokasikan dana senilai Rp1 triliun untuk pooling fund bencana, Pemerintah juga tengah menyusun aturan untuk mengasuransikan Barang Milik Negara dari resiko bencana. Beberapa aset negara seperti Gedung Kementerian, Lembaga Dan Pemerintah Daerah rencanya turut serta menjadi objek yang diasuransikan. Walaupun penganggaran untuk bencana bukan hanya terbatas pada apa yang tercantum daftar inventaris penggunaan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Melainkan turut tersedia dana darurat untuk bencana alam yang baru bisa dianggarkan ketika terjadi bencana. Itu yang disebut dengan dana on call. Untuk tahun ini saja berdasarkan catatan Departemen Keuangan, ada sekitar tambahan Rp7 triliun yang dikeluarkan pemerintah melalui mekanisme itu yang berada di luar anggaran BNPB.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Now Trending


Warning: unlink(error_log): No such file or directory in /home/beritanu/wartajakarta.com/media1.php on line 735