WARTA | NASIONAL

Dr. Ali Mahsum, M Biomed,Pemerintah Harus Tertibkan Ijin Ritel

WARTAJAKARTA / ISTIMEWA

Wartajakarta-Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau APKLI, mendesak Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelaksaan perpres No 125 tahun 2012, tentang bidang penataan dan pemberdayaan kaki lima.

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Dr. Ali Mahsum, M Biomed, meminta kepada Presiden agar segera memberikan perintah kepada bupati, walikota dan gubernur untuk segera menerbitkan peraturan daerah bagi Pedagang Kaki Lima.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Dr. Ali Mahsun , M Biomed kepada awak media usai di Museun Nasional Jakarta Rabu (04/10/2017) .

Lebih kanjut ,Ali Mahsum menjelaskan, saat ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu masyarakat Indonesia kesulitan dalam mencari makan. Kami sangat khawatir kelaparan masyarakat ini tidak bisa terbendung .“Yang perlu digaris bawahi, diakar rumput masyarakat kita sudah kesulitan mencari makan,Namun APKLI tidak pernah putus asa apapun resikonya negeri ini milik kita, bukan milih bangsa asing”, ujar Ali Mahsum.

Selain itu, Ali Mahsum juga menambahkan, Pedagang Kaki Lima agar bisa survive, dan wajib unggul menghadapi gempuran dasyat pasar bebas, APKLI berjanji dalam waktu dekat ini akan mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut visi Ekonomi yang membuka ruang secara super liberal di Indonesia.

Ali Mahsum mendesak kepada Presiden Jokowi agar segera mencabut kebijakan deregulasi perlonggaran Izin ritel modern yang hari ini, sudah masuk ke pelosok dan daerah daerah.Ia juga mendesak kepada seluruh kepala daerah untuk memperketat ijin pembangunan ritel karena ini akan merugikan dan mematikan para pedagang kaki lima.

“Hal ini sangat jelas akan membunuh dan menjajah ekonomi rakyat dan bangsa kita, supaya ini berjalan dengan baik, APKLI mendesak Presiden agar dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari revolusi kaki lima indonesia”, ujar Ali Mahsum.

Selanjutkan Ali Mahsum menjelaskan,akan melakukan revolusi, diantaranya,”Revolusi keuangan, sejak SBY ada kredit usaha rakyat, namun sampai hari ini. Hanya satu bank yang berani mengucurkan 25 juta tanpa anggunan.Untuk itu, kami menargetkan 2018, KUR PKL harus dapat. Kedua, Revolusi perbudakan kaki lima indonesia. Ketiga, Revolusi tehnologi informasi.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Now Trending