WARTA | WARTA JAKARTA

Klaim Label Dan Iklan Pangan Yang “Menyesatkan Konsumen”

WARTAJAKARTA / ISTIMEWA

Wartajakarta.com-, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengadakan
Focussed Group Discussion (FGD) dengan Topik Klaim Label Dan Iklan Pangan Yang
“Menyesatkan Konsumen”, hari ini Rabu (18/10/2017) di Hotel Acacia Jakarta. Hal ini
dilakukan karena informasi merupakan hak konsumen yang harus diterima secara utuh sebelum memutuskan memilih barang dan/atau jasa yang diperlukan.

”Label merupakan sumber utama konsumen dalam memperoleh informasi pangan, selain iklan
oleh karenanya label dan iklan pangan harus dapat dipastikan bahwa keterangan yang
disampaikan dijamin jelas, benar dan tidak menyesatkan”, ujar Ardiansyah, Ketua BPKN.
Beberapa hal mendasar terkait informasi label dan iklan pangan yaitu konsumen mempunyai
hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa(khususnya informasi kebenaran label dan iklan produk pangan). Pemerintah telah
mengeluarkan peraturan dan regulasi terkait dengan ketentuan informasi label dan iklan pangan.

Perlu dikaji lebih mendalam apakah telah dilaksanakan dengan baik oleh produsen/pelaku
usaha.Setiap orang dilarang memuat keterangan yang tidak benar atau menyesatkan dan pemerintah mengatur, mengawasi dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar, sebagaimana Pasal 104 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 44 PP No. 69 tahun 1999 tentang Label Iklan Pangan.

Pengertian benar dan tidak menyesatkan berarti kalimat yang digunakan pada label dan iklan
hendaknya diartikan sama, baik oleh pemerintah untuk keperluan pengawasan, kalangan
produsen untuk keperluan persaingan yang sehat, maupun oleh konsumen untuk keperluan
menentukan pilihannya.

“Permasalahan umum tentang label dan iklan pangan adalah klaim yang dapat menyesatkan
konsumen terutama mengenai keterangan kandungan gizi dengan memakai istilah-istilah seperti rendah kolesterol, kaya vitamin, low energy, no added sugar, without added sugar, atau no sugar added, dan klaim-klaim lainnya yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya’, Ujar Ardiansyah.

BPKN telah menyampaikan beberapa Rekomendasi pada tahun 2013 kepada BPOM terkait
Iklan Produk Pangan, kepada Menteri Kesehatan terkait Pengawasan Iklan Produk Pangan,
dan kepada Menteri Perdagangan terkait Peraturan Turunan UUPK 1999 tentang Iklan.
Kepada BPOM, diminta agar : (1) Pengawasan produk pangan dilakukan sebagaimana
dilakukan pengawasan produk obat dan (2) BPOM agar melakukan koordinasi dengan
pemangku kepentingan lain dalam pengawasan iklan produk pangan.

Kepada Menteri Perdagangan, Agar segera menyusun peraturan Pemerintah dan atau
Peraturan Menteri yang menjadi turunan dari pasal-pasal dalam UUPK 1999 khususnya yang
terkait periklanan.

Rizal, Koordinator Komisi Advokasi BPKN menambahkan, “BPKN memandang bahwa
pengaturan dan pengawasan iklan dan label pangan harus terus ditingkatkan dan dijamin telah
berjalan secara efektif sebagaimana amanah Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan jo PP PP No. 69 Th 1999 tentang Label Iklan Pangan. Masih dijumpai adanya label
dan iklan pangan yang diduga tidak benar, tidak jelas dan tidak jujur sehingga dapat
menyesatkan konsumen. Perlu pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas
terhadap produsen/pelaku usaha yang terbukti melanggarnya”.

Nuri Andarwulan, Kepala Southeast Asiaan Food & Agricultural Science & Technology
Center Institut Pertanian Bogor (IPB) menambahkan “Prinsip umum label pangan
mencantumkan: Mandatory Labelling yaitu mudah dibaca, jelas terlihat dan tidak
disembunyikan (Codex Standard)”. Berkaitan dengan iklan, Nuri juga menyebutkan bahwa
“prinsip umum iklan pangan baik penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau televisi,
agen dan/atau media yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan, turut bertanggungjawab
terhadap isi iklan yang tidak benar, serta iklan dilarang mendiskreditkan produk pangan
lainnya”.

Dikesempatan yang sama Tetty Sihombing Direktur Inspeksi dan sertifikasi pangan BPOM
menambahkan bahwa “semua pangan olahan dapat diiklankan setelah mendapat ijin edar dari
BPOM, dengan syarat informasi dalam iklan harus sesuai dengan label yang disetujui, iklan
harus memuat keterangan yang benar dan tidak menyesatkan”. Terkait pengawasan label
pangan dilakukan pada tahap Pre-Market melalui penilai terhadap label atau penandaan serta
Post-Market melalui pengawasan label terkait ketentuan label dan kesesuaian dengan registrasi.

Sedangkan untuk pengawasan iklan dilakukan sebelum dipublikasikan dan setelah
dipublikasikan.Pelanggaran terhadap ketentuan terkait label diberikan sanksi administrsi berupa denda,penghentian sementara dari produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin untuk produsen pangan lokal. Sedangkan untuk pangan impor diwajibkan mengeluarkan dari dalam wilayah NKRI atau memusnahkan pangan yang di impor.

Sanksi pidana sesuai UU 18/2012 tentang Pangan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan
sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dapat di
pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 6 milyar rupiah’.
Sesuai data BPOM tentang Pengawasan Label Pangan periode tahun 2012 s/d 2016 (Data s/d
Tri Wulan II), menunjukkan terjadi perbaikan Pemenuhan Kriteria Label Pangan ditandai
dengan penurunan label yang tidak memenuhi kriteria 37,68% pada tahun 2012 menjadi
18,57% pada tahun 2016. Sedangkan Pelanggaran Terhadap Iklan Pangan masih cukup
besar dengan kisaran 35-50%.

Rahmat Hidayat, Wakil Ketua Umum Kebijakan Publik GAPPMI menambahkan “pelaku
usaha wajib mengikuti semua aturan yang berlaku, tidak memasarkan produknya dengan klaim dan/ atau iklan yang tidak benar serta dapat menyesatkan konsumen. Pelaku usaha juga harus pro aktif melakukan kontrol dilapangan apabila terjadi penyimpangan”.

“BPKN berkomitmen utk pro-aktif dalam mengembangkan upaya perlindungan konsumen
terkait label dan iklan pangan yang berpotensi menyesatkan konsumen, bersama dengan
BPOM, pelaku usaha, LPKSM, Kementerian/Lembaga akan mengawasi penggunaan label dan
iklan pangan yang tidak sesuai dengan regulasi, mendorong pelaku usaha bersama-sama
melakukan sosialisasi dan edukasi konsumen, serta mendorong upaya pengawasan peredaran
pangan”, Pungkas Ardiansyah.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Now Trending