WARTA | NASIONAL

Syam Resfiadi,Tuntut Empat Orang Yang Terlibat Kepengurusan Baru Asphurindo

WARTAJAKARTA / ISTIMEWA

Wartajakarta.com- Terkait dualisme kepemimpinan yang ada di Asphurindo Polda Metro Jaya melalui Dit.Reskrimum menyampaikan perkembangan dari hasil penyelidikannya tertuang (SP2HP) ke-III No: B/3337/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 20 Oktober 2017.

Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dengan kesimpulan bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup,telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 264 KUHP.

Dikatannya, putusan atas Peradilan Tata Usaha Negara atas terbitnya SK Menkumham RI cq Dirjen AHU No. AHU-0000-143.AH.08 Tahun 2017 tentang pengesahan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) versi Munaslub yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 28 yang dibuat oleh Notaris Masdar Lira, SH, Notaris di Bekasi,belumlah dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

Hanifah L. Nasution, S.H. AHN Lawyers, Attorney and Counselor at LawJakarta menjelaskan,”Upaya Hukum Tata Usaha Negara: Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta No. 73/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Klien Kami. Klien Kami telah menyatakan banding sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akta Permohonan Banding No.: No. 73/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 8 September 2017, dan telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 20 September 2017.

Oleh karenanya terhadap tindakan pihak-pihak yang mendeklarasikan diri sebagai ASPHURINDO versi MUNASLUB, Klien Kami telah mengeluarkan tindakan Surat Pemberhentian kepada Pihak-Pihak yang bersangkutan, karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga jo Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (4) Kode Etik Organisasi ASPHURINDO.

Selanjutnya atas Memori Banding yang telah Klien Kami sampaikan, TERMOHON BANDING II/ TERBANDING II dahulu TERGUGAT II INTERVENSI (ASPHURINDO versi MUNASLUB) telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Oktober 2017, sehingga atas dasar fakta hukum tersebut, dapat dipastikan bahwa proses hukum di wilayah Peradilan Tata Usaha Negara atas terbitnya SK Menkumham RI cq Dirjen AHU No. AHU-0000-143.AH.08 Tahun 2017 tentang pengesahan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 28 yang dibuat oleh Notaris Masdar Lira, SH, Notaris di Bekasi, belumlah dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

“Klien Kami telah menyatakan banding sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akta Permohonan Banding No:No. 73/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 8 September 2017, dan telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 20 September 2017,” pungkasnya.

“Kalau memang dia mengakui atas pemalsuan Akta Notaris No.28 dan mau berdamai, maka kami bersedia mencabut gugatan pidana kami pada pihak kepolisian,Pihaknya juga meminta kepada Pengadilan Negeri untuk mencabut akta tersebut dari Menkumham, pihaknya masih memungkinkan akan mencabut gugatan pidana tersebut kepada pihak-pihak Asphurindo versi Munaslub,’’kata Ketua Umum Asphurindo Syam Resfiadi,beberapa waktu lalu.

Kami melakukan tuntutan kepada empat orang atas adanya pemalsuan akta notaris No.28 sehingga terbentuk kepengurusan baru Asphurindo. “Empat orang tersebut yaitu, Ketua, Wakil Ketua, Pengacara dan Notaris yang telah kami tuntut secara pidana,”tutup Syam.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Now Trending