WARTA | NASIONAL

Asuransikan Barang Milik Negara,Pemerintah Masih Lakukan Revaluasi Aset

WARTAJAKARTA / ISTIMEWA

Wartajakarta.com-Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis secara geodrafir merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik untana dunia dengan kondisi seperti ini ,Indonesia sebenarnya sangat eawan terhadap bencana alam seperti letusan gunung berapi,gempa bumi ,stunami, dan bencana hidrometeorolgi seperti banjir,tanah longsor,kebakaran hutan dan kekeringan hai ini bila terjadi akan ada kerugian yang sangat besar.

Pemerintah masih melakukan revaluasi aset menyusul kebijakan pengansuransian barang milik negara yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 247/PMK.06/2016.
Asuransi Barang Milik Negara(BMN)dilaksanakan daengan prinsif selektif,efesiensi,efektivitas dan proritas dengan diterbitkannya PMK ini karena keberadaan BMN di daerah rawan bencana alam yang perlu penanganan mitigasi secara serius terhadap resiko bencana alam.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan, asuransi barang milik negara merupakan langkah baru dalam mengelola kekayaan negara.
Meski kebijakan telah ada dengan penerbitan PMK tentang pengasuransian barang milik negara, tetapi kebijakan ini tidak mudah karena nilainya yang besar.

Lebih lanjut Ia mengatakan,’’Nilai kekayaan negara berupa Barang Milik Negara ( BMN) tercatat sekitar 2100 triliun. Pemerintah saat ini masih melakukan revaluasi aset yang baru tercapai 38% dengan potensi peningkatan dapat mencapai tiga kali lipat.
Diperlukan kerjasama dengan industri asuransi agar kebijakan ini dapat menunjukkan progres yang cepat,imbuhnya.

Kami berharap dengan adanya workshop ini akan dapat tercapai objective dan memberikan masukan untuk penyusunan pedoman pelaksanaan pengasuransian BMN dalam bentuk rancangan keputusan menteri keuangan(RKMK) mengusulkan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pengelola BMN dan mempersiapkan infrastruktur pengasuransian BMN,jelas Isa.

Sementara itu,Diretur Utama PT. Reasuransi MAIPARK Indonesia,Yasril Y.Rasyid mengatakan,’’ salah satu kriteria yakni keberadaan BMN di daerah rawan bencana alam yang diukur dengan indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Now Trending