WARTA | NASIONAL

Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka Namun Belum Juga Ditahan, Ada apaa?

WARTAJAKARTA / ISTIMEWA

Wartajakarta.com-Hasil Munas II yang berlangsung di Royal Tulip Bogor pada tanggal 9-11 Januari 2017 berhasil memilih dan memutuskan sebagai ketua umum ASPHURINDO diputuskan secara sah adalah H. Syam Resfiadi.

Namun sampai saat ini pihak kubu Magnatis tidak menerima bahkan membuat tandingan namun dengan cara yang tidak etis melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan Pasal 264 KUHP dan terancam hukuman 4 tahun penjara.


Dengan adanya perbuatan melanggar hukum dan sudah ditetapkan sebagai tersangka menegaskan bahwa ini membuktikan kepengurusan Asphurindo versi Munaslub II cacat hukum atau inkonstitusional.

Penetapan status tersangka terhadap 3 orang dari kepengurusan ASPHURINDO kubu Magnatis (Munaslub Bali) sejak 20 Oktober 2017 lalu oleh Polda Metro Jaya secara tidak langsung menjadi indikator berakhirnya dualisme di Asphurindo.
Penetapan tersangka tersebut secara tegas menjadi pembuktian bahwa kepengurusan Asphurindo versi Munaslub II cacat hukum atau inkonstitusional.
Namun sampai saat ini ketiga tersangka belum juga dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian.

Sekertaris Jendral Asphurindo Versi Munas II Bogor, Agus Sofyan di temui di Kantor Sekertariat Asphurindo di Jalan Prof.Dr Satrio-Jakarta Selatan Jumat (2/2/18) mengatakan,
“Kepengurusan ASPHURINDO yang syah sudah diputuskan melalui Munas II yang berlangsung di Royal Tulip Bogor 9-11 Januri 2017 lalu, saat itu ada tiga kandidat yang maju melalui pemilihan secara langsung dan demokratis terpilihlah nama H. Syam Resfiadi sebagai Ketua Umum.”


Lebih lanjut Agus menjelaskan, saat Munas II diselenggarakan, Hafidz Taftazani saat itu sebagai Ketua Umum yang sudah menjabat selama tiga tahun. Dari hasil perhitungan suara, nama Syam Resfiadi diputuskan memperoleh suara terbanyak dan secara sah menjabat Ketum Asphurindo yang baru dan hasil tersebut juga diakui oleh Hafidz Taftazani yang saat ini menjadi waketum kubu Magnatis.

“Bahkan setelah dibentuk tim formatur, Penasehat Hukum pak Hafidz, Ikhsan Abdullah menawarkan untuk penyelesaian akta notaris dan meminta Ketum terpilih untuk menunjuk langsung kepala-kepala bidang. Kami setuju, karena beliau mempunyai trek record yang sangat bagus yang mana pernah menjadi pengacara MUI.”

“Selanjutnya, saya menghubungi pak Zaenudin selaku notaris yang mengurus Akta Kepengurusan tersebut,dimana beliau menyampaikan bahwa pak Ikhsan meminta notaris tersebut untuk tidak diteruskan ke Kemenkumham dengan alasan masih ada yang harus dirubah yang mana yang dirubah ternyata diganti menjadi nama Magnatis dan pak Hafidz sebagai wakilnya,” ungkap Agus.


“Setelah berdiskusi, akhirnya pak Zaenudin menolak perubahan yang diminta pak Ichsan dan menerbitkan akta baru yang disahkan Kemenkumham dimana kepengurusan tetap sesuai dengan yang dari awal diajukan.” Tambah Agus.


Eupanya tidak puas sampai disini, pihak pak Ikhsan kemudian menunjuk notaris baru di wilayah Bekasi atas nama Masdar Lira untuk menerbitkan akta baru bermodalkan dokumen yang seolah hasil kesepakatan para pengurus dengan cara memalsukan tanda tangan para pengurus.

Saat ini pihaknya masih menunggu kelanjutan proses hukum pasca penetapan status tersangka tersebut oleh Polda Metro Jaya, yang mana perkembangannya segera diumumkan pekan depan oleh pihak kepolisian.

"Dari hasil pengembangan, Polda Metro Jaya sudah menetapkan 3 tersangka dari kepengurusan bapak Magnatis,kami berharap pihak Polda Metro Jaya segera menahannya sebab tersangka sudah ditetapkan sejak bulam Oktober tahun lalu,ada apa ini koq sampai sekarang belum di tahan," tutup Agus.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Now Trending


Warning: unlink(error_log): No such file or directory in /home/beritanu/wartajakarta.com/media1.php on line 735