Wartajakarta.com-Pandemi Covid-19 yang masih berkecamuk makin berdampak signifikan menghantam ekonomi. Data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menunjukkan 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan yang telah dirumahkan dan PHK akibat imbas pandemi yang sudah berlangsung 8 minggu sejak kasus positif pertama diumumkan.
“Sebanyak 1,8 juta pegawai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dirumahkan dan di-PHK. Jumlah tersebut mencapai 70% dari total tenaga kerja industri TPT yang 2,7 juta orang,” kata Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil.
Pakar Koperasi Digital Chandra Vokav Saritua menanggapi bahwa pemerintah harus segera ambil tindakan agar tidak bertambah jumlah tenaga kerja yang kena PHK dan dirumahkan. Yang ditekankan oleh Chandra di sini adalah konkrit eksekusinya.
“Masalah terbesar kan demand yang sangat anjlok, ayo pemerintah segera turun tangan untuk dekatkan mereka dengan demand. Memang kemarin hal ini sudah jadi langkah dari beberapa kementerian, tapi kita tunggu segera eksekusinya,” ujar Chandra di Nasari Sentra KUKM Jakarta, Senin (27/04/2020).
Chandra menilai, sebenarnya mengalihkan fokus kegiatan industri tekstil agar produksi alat perlindungan diri (APD) bagi tenaga medis, sudah cukup hidupkan kembali industri tekstil. Belum lagi ditambah memproduksi masker pasca ditetapkan semua orang wajib memakai masker.
“Dengan hampir 3.000 unit jumlah rumah sakit dan 10.000 unit jumlah puskesmas di seluruh Indonesia, bisa dihitung kebutuhan APD mencapai 20 juta buah sampai 100 hari ke depan. Macam barang APD ada hazmat suit, face shield, medical goggle & lainnya. Dan dahsyatnya nilai ekonominya minimal Rp. 10 triliun loh itu,” jelas Chandra Vokav.
Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nasari Mandiri Syariah ini pun mengatakan dengan 270 juta rakyat Indonesia, kebutuhan masker nasional minimal 2 miliar masker dengan nilai ekonomi minimal Rp. 10 triliun pula. Peluang yang cukup besar ini harus disertai dengan koordinasi dan administrasi yang solid pemerintah dengan pengusaha.
“Dengan total nilai ekonomi minimal Rp. 20 triliun, saya rasa masuk hitungannya untuk menggaji 1 juta orang pekerja dengan batas UMR. Tapi sekarang yang terpenting adalah eksekusinya, pemerintah harus berperan memastikan hasil produksi mereka akan terserap di pasar,” ungkap Chandra Vokav.
Selanjutnya, Chandra mendesak pemerintah memberi kepastian dan pengharapan yang jelas kepada rakyat sampai kapan kondisi seperti ini bertahan. Dewan Pembina Akademi Pariwisata ULCLA Toba, Tapanuli Utara ini mengatakan bahwa masyarakat jangan dibiarkan bertanya-tanya di tengah kebingungan dan ketakutan dalam masa pandemi Covid-19 ini.
“Darurat Nasional, PSBB DKI Jakarta, dan larangan mudik semua hampir bersamaan berakhir pada akhir Mei 2020. Pemerintah harusnya segera memberi informasi yang jelas dan pasti setelah itu bagaimana? What next? Apakah “Stay At Home” masih relevan bahkan untuk rakyat Indonesia yang tidak terpapar dan sehat? Akan seperti apa kondisi pada awal Juni 2020?,” ucap Chandra.
*Harus Pasti Kondisi Ini Sampai Kapan?*
Chandra mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat acuan fase-fase lengkap beserta prasyaratnya sampai nanti akhirnya normal kembali. Masyarakat harus dapat informasi yang jelas dan pasti, sehingga dalam pelaksanaan pemenuhan kriteria prasyarat agar dapat melangkah ke setiap fase, menjadi tantangan bersama semua pihak.
“Semua pihak pasti ingin kondisi kembali normal secepat mungkin. Dengan kita semua jelas tahu apa yang menjadi tahapan dan prasyaratnya maka semua pihak akan sadar tanggung jawab masing-masing. Saya yakin segera akan terbentuk kerjasama yang solid antar semua elemen bangsa,” kata Chandra yang lulusan MBA University of California Los Angeles, USA ini.
Adapun mengenai panduan fase-fase serta prasyarat membuka kembali ekonomi Indonesia dapat mencontoh yang dilakukan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump melalui Executive Order telah mengeluarkan panduan “Opening Up America Again” yang mengatur fase-fase kegiatan masyarakat, baik sosial dan ekonomi, lengkap dengan prasyaratnya sampai akhirnya normal penuh.
“Di panduan itu bisa dilihat, pada fase pertama, tempat usaha seperti restoran dan UKM sudah boleh beroperasi biarpun tetap harus patuh pada protokol physical distancing yang ketat. Lalu pada fase kedua sarana olahraga dan tempat hiburan boleh beroperasi dengan prasyarat,” terang peserta program Doktoral di Wharton University of Pennsylvania, USA ini.
“Dengan adanya Kepastian dan Harapan Yang Nyata bagi semua, maka pihak-pihak yang berkepentingan juga akan mendukung. Misal, kalaupun sebuah tempat usaha perusahaan boleh buka, dengan prasyarat semua karyawan harus menjalani test, saya yakin pengusaha pasti siap menanggung biaya rapid test,” lanjut Ketua Bidang Usaha & Ekonomi Digital Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia ini.
Momentum 75 tahun Indonesia Merdeka diharapkan jadi milestone bangsa ini sukses melewati cobaan berat pandemi Covid-19. Penulis buku “The Ma’ruf Amin Way” ini yakin sudah banyak pihak ingin beraktifitas normal kembali dan kembali produktif tanpa diliputi rasa takut. Harapan ini harus digaungkan agar semua masyarakat mau terlibat maksimal untuk menjadikannya nyata.
“Ayo pemerintah yang harus jadi motor dan pionirnya. Jangan tunggu korban PHK sudah 10 juta orang dan terjadi krisis sosial baru kita tersadar. Sekolah pun nanti bulan Agustus sudah masuk tahun ajaran baru, kita harus pastikan anak-anak kita nanti sudah bisa masuk sekolah dengan normal di tahun ajaran baru,” seru inisiator Gerakan Nasional “Independence From Pandemic” ini.
“Pengusaha pun pasti ingin berproduksi normal kembali. Para pekerja juga pasti ingin produktif kembali untuk menghidupi keluarganya. Ayo Pak Jokowi 75 tahun Indonesia Merdeka harus kita pastikan bersama, corona sudah benar-benar musnah dari bumi pertiwi,” pungkas Chandra.
