Wartajakarta. com-Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri dengan berani mengusulkan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi Dirut BPJS Kesehatan.
Hal itu, diutarakannya menanggapi persoalan pengelolaan BPJS Kesehatan pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan dalam Perpres No 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Abidin menegaskan, negara harus mengambil-alih tanggungjawab jika BPJS Kesehatan tidak mampu mengelola dana jaminan sosial nasional.
“Oleh karena itu saya mengusulkan agar saudara Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok menjadi Dirut (Direktur Utama) BPJS Kesehatan,” ujar Abidin.
Mengapa Ahok?
Abidin menyatakan BPJS Kesehatan membutuhkan kepemimpinan yang tegas, transparan dan berpengalaman.
“BPJS juga butuh kepemimpinan yang anti korupsi dan berkomitmen pada kerakyatan dan kebangsaan untuk mengabdi pada bangsa dan negara,” ujarnya.
Seperti diketahui, alasan kenaikan iuran BPJS sebelum putusan MA tersebut adalah defisit BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 15 triliun pada akhir 2019.
Bahkan, potensi pembengkakan defisit BPJS Kesehatan diperkirakan Rp 39,5 triliun pada 2020 dan Rp 50,1 triliun pada 2021.
Terkait putusan MA tersebut, Abidin menegaskan pemerintah harus mentaati nya.
“Indonesia sebagai negara hukum harus benar-benar tercermin dari ketaatan Pemerintah dalam maksanakan putusan MA yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS,” ujar Abidin.
