Wartajakarta.com- Indonesia membutuhkan peningkatan kapasitas penampungan air hingga dua kali lipat dari kondisi saat ini untuk mencapai standar ideal ketahanan air nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, kapasitas ideal yang dibutuhkan berada di kisaran 100 hingga 150 meter kubik per kapita.
Saat ini, berdasarkan laporan Bank Dunia 2021, kapasitas tampungan air Indonesia baru mencapai sekitar 71 meter kubik per kapita.
“Kalau posisi kita sekitar 70 meter kubik per kapita, maka dibutuhkan peningkatan satu setengah hingga dua kali lipat untuk mencapai angka ideal 100–150 meter kubik per kapita,” ujar AHY dalam Water Townhall Meeting di Jakarta, Selasa.
Tak hanya dari sisi per kapita, secara total nasional kapasitas tampungan air Indonesia saat ini diperkirakan berada di angka 10–20 miliar meter kubik. Padahal, kebutuhan ideal untuk menopang ketahanan air secara optimal mencapai 30–40 miliar meter kubik.
AHY menilai, peningkatan kapasitas tampungan menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Infrastruktur tampungan yang memadai juga dinilai penting untuk menghadapi ancaman kekeringan dan banjir yang kerap melanda berbagai wilayah.
Dari sisi perbandingan regional, kapasitas Indonesia masih tertinggal. Vietnam tercatat memiliki kapasitas sekitar 310 meter kubik per kapita, Malaysia 710 meter kubik per kapita, dan Thailand bahkan mencapai 1.006 meter kubik per kapita.
Dalam forum yang sama, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi, menegaskan bahwa pengelolaan air tidak bisa dilakukan secara sektoral.
“Think and act outside the water box. Air tidak pernah berdiri sendiri, melainkan konektor dan enabler bagi banyak sektor,” kata Retno.
Ia menjelaskan, sektor pertanian menyerap sekitar 72 persen air tawar global. Dari aspek kesehatan, sekitar 1.000 anak di bawah lima tahun meninggal setiap hari akibat air tercemar dan sanitasi yang tidak layak.
Menurut Retno, pendekatan terintegrasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjawab tantangan krisis air sekaligus memastikan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan efektif.
