Wartajakarta.com-Kampanye pemilu di lembaga pendidikan itu beda dengan pendidikan politik, baik itu dilakukan di lembaga pendidikan dasar, menengah, maupun di perguruan tinggi. Hal itu disampaikan oleh Doni Koesoema A, peneliti dan konsultan pendidikan .
Doni Koesoema A adalah pembicara dalam diskusi bertema Menyoal Pro Kontra Kampanye Pemilu pada Fasilitas Pendidikan. Diskusi itu berlangsung di Jakarta, Kamis malam, 28 September 2023.
Diskusi yang menghadirkan Doni Koesoema A itu diadakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA, yang diketuai Denny JA. Diskusi webinar itu dipandu oleh Elza Peldi Taher dan Swary Utami Dewi.
Doni Koesoema A menuturkan, kita perlu memikirkan bagaimana agar pendidikan politik itu bisa berjalan lebih baik daripada sekadar mengizinkan kampanye pemilu di lembaga pendidikan.
“Kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan tinggi, itu adalah lembaga yang mencari kebenaran universal. Itu dasar pemikiran mengapa ada universitas,” ujarnya.
“Kebenaran universal itu bisa dilakukan kapan pun, di mana pun, dalam setiap program pendidikan di perguruan tinggi. Tidak perlu menunggu ada kampanye atau momen politik,” tegas Doni.
“Tetapi setiap civitas akademika harus mengembangkan kapasitas pencarian kebenaran di kehidupan politik,” lanjutnya.
Doni menjelaskan, kampanye pemilu di lembaga pendidikan itu bukan sekadar ada atribut atau tidak, ada izin atau tidak. Bukan di situ intinya.
Kalau bicara lembaga pendidikan, cakupannya sangat luas. Lembaga pendidikan ada yang bersifat formal, nonformal, dan informal. Tingkatannya ada pendidikan dasar, menengah, tinggi, hingga PAUD.
“Ini harus jelas, karena di keputusan MK hanya disebut kampanye pemilu dibolehkan di lembaga pendidikan,” tutur Doni. “Kalau dari segi peserta, yang menghadiri kampanye harus sudah punya hak pilih.”
“Tentu siswa di SD dan SMP tidak bisa, belum punya hak pilih. Tetapi guru dan karyawannya ‘kan punya hak pilih. Jadi dari segi kepesertaan, itu dilematis. Di pendidikan dasar dan menengah, sangat banyak konflik kepentingan,” kata Doni.
Menurut Doni, kita perlu mengembangkan pencarian kebenaran universal dalam politik secara lebih jernih, cerdas, melalui metodologi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
“Banyak manfaat dan perspektif yang baik bagi kita, untuk menjadi orang yang tetap waspada dan kritis terhadap dunia politik yang ada di masyarakat saat ini,” ucapnya.
