Wartajakarta.com-Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia (FAPI) menggelar Rembug Nasional dalam rangka rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Diskusi kali ini mengangkat tema Kesaktian Pancasila Penyelamat Indonesia Masihkah?.
Acara tersebut dihadiri beberapa narasumber yaitu, Presidium KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), Prof. Dr. Din Syamsuddin MA dan Guru Besar Universitas Diponegoro Prof. Dr. Pierre Suteki SH. Mhu, serta Perwakilan para alumni puluhan perguruan tinggi di Indonesia antara lain dari Universitas Indonesia , ITB, Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pajajaran, Universitas Krisna Dwipayana, Binus, Universitas Andalas, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pancasila.
Guru Besar Undip Prof. Dr. Pierre Suteki SH. Mhum menegaskan, bahwa Trias Politika Indonesia, Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif tidak berjalan sesuai dengan peranan dan tugasnya masing-masing dan eksekutif telah bertindak otokrasi dan seluruh keputusan baik yang dihasilkan oleh yudikatif dan legislatif untuk kepentingan kekuasaan dan bukan untuk kepentingan rakyat yang telah memberikan amanah melalui Pemilu. Hal disampaikan saat webinar Rebug Nasional, Kamis, (01/10).
Beliau sebagai dosen yang mengajar mata kuliah Pancasila selama 24 tahun lebih tersebut menyoroti bahwa Pancasila tidak digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, tetapi justru dijadikan sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan sehingga tak mampu menghadirkan pemerintahan yang demokratis bagi rakyat.
“Pancasila dimaknai sebagai tabularasa di mana di akhir periode Orla dimaknai sebagai perpaduan antaranasional dan komunis sehingga lahir Nasakom, di jaman Orba dimaknai sebagai Azas Tunggal dan dijaman reformasi digunakan untuk kepentingan kekuasaan, di mana MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, dihapuskannya Garis -garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tidak ada lagi pertanggung jawaban eksekutif kepada MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat ,” ujar Suteki.
Sementara itu Presidium KAMI, Prof. Dr. Din Syamsuddin MA menegaskan, bahwa pemerintah telah melanggar kelima siladari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia di dalam menjalankan dan pengelolaan negara.
” Pancasila tidak digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan negara, di mana pemerintah sebagai The power of responsiblity dan rakyat sebagai stakeholder,” ujar Din Syamsuddin.
Kesaktian Pancasila
Kedua pembicara tersebut berpandangan bahwa bila suatu rezim menjauhkan sistem pemerintahannya dari penerapan nilai Pancasila dan lebih senang berselingkuh dengan ideologi kapitalisme dan komunisme, maka Pancasila sudah kehilangan kesaktiannya.
Kesaktian Pancasila hanya akan terwujud jika rezim memiliki kedekatan dan sekaligus menghayati dan mengamalkan Pancasila.
Negara membutuhkan orang-orang bijak yang menempatkan Pancasila sebagai visi dan misinya sesuai cita-cita Proklamasi berdasarkan Konstitusi UUD 1945.
Selain itu pendapat Ketua FAPI, Ir.Akhmad Syarbini dari Alumni ITB menegaskan, bahwa Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia turut mendeklarasikan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).
” Bertekad kuat berjuang mengaktualisasikan gerakan moral dalam menyelamatkan Indonesia yaitu gerakan aksi mewujudkan cita-cita nasional Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,” pungkasnya.
