Wartajakarta.com — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Ratusan ribu buruh turun ke jalan di sedikitnya 38 provinsi, dengan Jakarta menjadi pusat konsentrasi massa, baik di kawasan Gedung DPR/MPR maupun Monumen Nasional (Monas).
Di ibu kota, peringatan May Day tahun ini terlihat dalam dua wajah. Di satu sisi, aksi unjuk rasa digelar di depan kompleks parlemen sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Di sisi lain, kawasan Monas menjadi lokasi perayaan bertajuk “Now or Never” yang dikemas lebih cair melalui konsep festival, sekaligus menjadi ruang pertemuan antara buruh dan pemerintah.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung di Monas dan menyampaikan pidato di hadapan massa buruh. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus membangun sistem ketenagakerjaan yang adil.
“Pemerintah akan terus hadir untuk memastikan buruh mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Kita ingin membangun hubungan industrial yang harmonis dan saling menguatkan,” ujar Prabowo.
Ia juga menyinggung sejumlah kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah untuk mendukung pekerja, mulai dari usulan kenaikan upah minimum sebesar 5 hingga 8 persen, program subsidi perumahan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Di tengah suasana yang lebih cair di Monas, aspirasi buruh tetap mengemuka. Sedikitnya delapan tuntutan disampaikan, di antaranya dorongan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja, perlindungan hak dasar buruh, serta jaminan kebebasan berserikat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menilai kehadiran Presiden menjadi sinyal positif bagi hubungan industrial di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa yang lebih penting adalah realisasi dari komitmen tersebut.
“Kehadiran Presiden di tengah buruh adalah langkah baik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang disampaikan benar-benar dijalankan,” ujar Ristadi.
Ia menambahkan, buruh masih menghadapi sejumlah persoalan krusial, seperti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakpastian sistem outsourcing, hingga perlindungan bagi pekerja informal seperti ojek online.
“Buruh berharap kebijakan pro-pekerja tidak berhenti pada wacana. Harus ada implementasi yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Di luar Jakarta, peringatan May Day juga diisi dengan berbagai kegiatan yang lebih konstruktif. Di Makassar, buruh menggelar fun walk sebagai bentuk solidaritas, sementara di Buleleng, Bali, peringatan diwarnai aksi bersih-bersih lingkungan yang melibatkan komunitas pekerja.
Secara keseluruhan, peringatan May Day 2026 berlangsung tertib dan kondusif. Perpaduan antara aksi, dialog, dan kegiatan sosial mencerminkan dinamika gerakan buruh yang terus berkembang, sekaligus membuka ruang bagi terciptanya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
