Wartajakarta.com-Nabire,Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di Papua tetap dijalankan dengan prinsip keberlanjutan serta menjaga keseimbangan ekologi.
Komitmen tersebut tercermin dalam agenda Sosialisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Sub Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Distrik Nabire Kota, Kabupaten Nabire.
Kegiatan ini dihadiri Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Ruandha Agung Sugardiman, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati, perwakilan Kementerian Kehutanan, Kepala Balai Besar KSDAE Papua Johnny Santoso, jajaran Forkopimda, akademisi, tokoh adat, serta pelaku usaha sektor kehutanan di Papua Tengah.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kontribusi daerah untuk mendukung komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
Menurut Herman, arah pembangunan di Papua Tengah tetap menempatkan kelestarian lingkungan sebagai landasan utama kebijakan.
“Prinsip utamanya adalah pembangunan ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan ekologi secara berkelanjutan,” kata Herman.
Ia menjelaskan bahwa berbagai langkah konkret telah dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Pada 2025, Papua Tengah telah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 200 hektare.
Program tersebut akan terus diperluas melalui pemulihan kawasan pesisir, pengawasan penggunaan kawasan hutan agar tetap sesuai fungsinya, serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai garda terdepan.
Herman menekankan bahwa keberhasilan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, hingga masyarakat luas.
“Melalui momen penting ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat untuk mencapai target nasional Net Sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya di tahun 2030,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menyebut luas kawasan hutan di wilayah tersebut mencapai sekitar 6,7 juta hektare.
“Kemudian dari 6,7 juta itu 70 persennya merupakan kawasan hutan lindung dan konservasi seperti cagar alam dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman, menambahkan bahwa sosialisasi ini juga bertujuan menyusun rencana operasional sub nasional agar kebijakan pembangunan tetap selaras dengan perlindungan hutan.
“Artinya, semua perencanaan pemerintah daerah disinkronkan sehingga tidak terjadi deforestasi yang berlebihan,” katanya.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah memastikan pembangunan di Papua tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem hutan secara berkelanjutan.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk Wapada dan tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang menggambarkan pembangunan di Papua secara tidak utuh, termasuk yang berkembang melalui film “Pesta Babi”. #
[11.35, 8/3/2026] Arianti: Film Pesta Babi Ilusi, Pembangunan Ekonomi Papua Telah Jaga Keseimbangan Ekologi
Jayapura — Pembangunan ekonomi di Papua terus diarahkan pemerintah dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi serta keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Karena itu, Film Pesta Babi dinilai menghadirkan narasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herman Kayame, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat berbagai program yang bertujuan menjaga ekosistem alam Papua sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurutnya, pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
“Prinsip utamanya adalah pembangunan ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan ekologi secara berkelanjutan,” ungkap Herman dalam kegiatan Sosialisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 tingkat subnasional.
Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global.
Menurut Herman, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal penting untuk memperluas pemahaman mengenai target kontribusi daerah dalam mendukung komitmen nasional terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
“Untuk itu kedepannya, program ini akan terus diperluas seperti, pemulihan kawasan pesisir untuk melindungi ekosistem laut, pengawasan ketat terhadap penggunaan kawasan hutan agar tetap sesuai fungsinya, dan Perlindungan hutan secara rutin dengan melibatkan masyarakat adat setempat sebagai garda terdepan,” katanya.
Melalui momentum ini, partisipasi aktif seluruh elemen diharapkan dapat dipicu, mulai dari instansi pemerintah, sektor swasta, LSM, hingga masyarakat luas dalam mendukung program pembangunan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
“Melalui momen penting ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat untuk mencapai target nasional Net Sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya di tahun 2030,” kata Herman.
Herman menilai, pengetahuan lokal dan kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat setempat, mampu memperkuat upaya konservasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem.
Masyarakat diimbau tetap berhati-hati terhadap narasi provokatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai isu pembangunan dan lingkungan, termasuk melalui konten seperti film ‘Pesta Babi’. Dialog terbuka serta informasi berimbang dinilai penting menjaga pembangunan Papua tetap damai dan berkelanjutan.
