WartaJakarta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memperkuat budaya literasi melalui enam langkah strategis. Menurutnya, peningkatan literasi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan para pegiat literasi, komunitas, dan perpustakaan di daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2026 bertema “Mengukuhkan Sinergi Program Perpustakaan dan Literasi” yang diselenggarakan secara hibrida pada Selasa (12/5/2026).
Enam langkah strategis tersebut meliputi penguatan kebijakan dan regulasi daerah, transformasi perpustakaan daerah, penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, penguatan literasi berbasis desa dan komunitas, serta kolaborasi dan sinergi lintas sektor.
Langkah pertama adalah penguatan kebijakan dan regulasi daerah. Pemerintah daerah didorong menghadirkan kebijakan konkret yang berpihak pada peningkatan budaya baca dan penguatan ekosistem literasi masyarakat.
“Dalam konteks meningkatkan literasi, kepala daerah harus mengambil kebijakan yang benar-benar fokus memperbaiki indeks literasi masyarakat,” paparnya.
Langkah kedua yakni transformasi perpustakaan daerah menjadi ruang publik yang nyaman, modern, dan diminati generasi muda. Perpustakaan tidak lagi sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi menjadi pusat aktivitas belajar, diskusi, dan kreativitas masyarakat.
Ia mencontohkan transformasi perpustakaan di Kota Bogor yang berhasil meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan.
“Dulu perpustakaan hanya dikunjungi belasan orang. Sekarang setelah ditransformasi dan dibuat nyaman, pengunjungnya bisa mencapai 700 hingga 800 orang per hari,” ujarnya.
Langkah ketiga adalah penguatan literasi digital. Langkah keempat ialah peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan. Penguatan kapasitas pustakawan dinilai penting agar perpustakaan mampu berkembang sebagai pusat penggerak literasi, bukan hanya pengelola koleksi buku.
“Peningkatan kapasitas bukan sekadar menambah koleksi atau merek buku, tetapi juga kemampuan membangun jejaring dan melakukan aktivasi literasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Langkah kelima adalah penguatan literasi berbasis desa dan komunitas. Menurutnya, komunitas memiliki semangat dan kepedulian tinggi dalam menggerakkan budaya literasi di masyarakat.
Langkah keenam ialah memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas sektor.
“Kita harus masuk ke bawah bersinergi dengan perpustakaan ini di tingkat lokal, kantong komunitas, ini harus kita dorong,” lanjutnya.
Wamendagri menambahkan, pihaknya siap bersinergi dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk memberikan penghargaan bagi para pejuang lokal yang berhasil meningkatkan indeks literasi secara signifikan selama satu tahun.
“Kami ingin melihat bagaimana indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca menjadi atensi yang serius dari seluruh pemerintah daerah, yang berkolaborasi dengan semua komunitas penggiat literasi yang ada,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan bahwa rendahnya tingkat kecakapan literasi tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan selama ini masih belum berjalan optimal, baik antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, perguruan tinggi, komunitas literasi, maupun sektor swasta.
“Belum muncul kemitraan atau kolaborasi yang utuh dan erat antar pemangku kepentingan yang menggarap masalah literasi ini. Berkolaborasi secara berdampak,” katanya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa perubahan teknologi, persepsi, dan harapan masyarakat menuntut adanya transformasi dalam pendekatan literasi.
“Hal ini menuntut kita untuk secara lebih aktif memikirkan program-program baru, sehingga program yang dikembangkan dapat memenuhi harapan dan tantangan serta perubahan saat ini,” tuturnya.
Perpusnas, lanjutnya, berkepentingan untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar upaya peningkatan literasi dapat menjadi gerakan bersama yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kepentingan itu ingin kita ramu untuk disatukan menjadi sebuah program yang betul-betul menjadi garapan bersama, karena memang literasi adalah urusan kita bersama,” lanjutnya.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali yang membahas arah kebijakan perpustakaan dan literasi dalam RPJMN 2025–2029.
Selain itu, Ketua Tim Kerja Penyusunan Anggaran Bidang Pendidikan, Riset dan Inovasi Kementerian Keuangan Muhammad Nafi yang mewakili Plh. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan materi terkait efisiensi anggaran dan optimalisasi kualitas belanja program perpustakaan dan literasi.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas Edi Wiyono memaparkan strategi keberlanjutan intervensi Perpusnas untuk perpustakaan dan literasi di daerah.
