Wartajakarta.com- Analis politik dan isu intelijen Boni Hargens mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam mendorong reformasi di tubuh Polri.
Menurut Boni, di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, Polri menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam aspek transformasi budaya institusi. Ia menilai perubahan tersebut menjadi indikator penting bahwa reformasi Polri tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh nilai dan etos kerja.
“Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sudah mengalami banyak kemajuan dan transformasi budaya yang fundamental. Ini menjadi preseden positif bahwa Polri telah melakukan reformasi diri secara signifikan,” ujar Boni di Jakarta, Rabu 6 Mei.
Boni menambahkan, sikap terbuka Kapolri dalam menerima berbagai rekomendasi eksternal, termasuk dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), mencerminkan kematangan institusi dalam sistem demokrasi.
Ia juga menilai langkah cepat Polri dalam mengantisipasi kejahatan penimbunan bahan bakar minyak dan gas sebagai bentuk respons konkret terhadap potensi krisis energi akibat dinamika global.
“Rekomendasi KPRP menjadi masukan strategis untuk memperkuat dan mempercepat agenda reformasi yang sudah dan sedang dijalankan kepolisian saat ini di bawah komando Kapolri Listyo,” katanya.
Lebih lanjut, Boni menilai terdapat tiga aspek penting yang tercermin dari kepemimpinan Kapolri, yakni penguatan akuntabilitas kelembagaan, percepatan transformasi budaya, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 Mei. Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas laporan komprehensif mengenai agenda reformasi Polri, mencakup arah kebijakan jangka pendek hingga menengah, termasuk usulan revisi Undang-Undang Polri dan peraturan turunan pendukungnya.
Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan seluruh hasil kerja komisi sejak pembentukannya, termasuk proses penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Hasil kerja tersebut dirumuskan dalam 10 buku laporan yang memuat rekomendasi kebijakan reformasi secara menyeluruh.
Komisi juga mengusulkan agenda reformasi internal yang mencakup perubahan terhadap sejumlah regulasi di tubuh Polri, dengan target pelaksanaan hingga 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan atas sejumlah isu strategis. Dua keputusan penting yang disampaikan adalah tidak dilanjutkannya wacana pembentukan Kementerian Keamanan serta penegasan bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden.
Hal ini memberikan kepastian arah kelembagaan bagi Polri ke depan. Peta jalan reformasi ini mencerminkan pendekatan sistematis dan terstruktur yang diusung KPRP bersama Polri, sehingga setiap tahapan memiliki landasan kebijakan yang kuat sebelum dieksekusi di lapangan.
