Wartajakarta.com-BPI KPNPA RI mengadakan seminar dengan penguatan kaderisasi seluruh propinsi yang tersebar seluruh Indonesia di Hotel Aston City Kemayoran Jakarta Pusat dengan tema Hukum Tipikor dan membangun potensi UMKM lewat teknologi digital.
Seminar ini dihadirkan oleh seluruh jajaran baik dari Kapolda Metro Jaya, Kejati, dan seluruh kader yang tersebar di setiap propinsi yang sudah terbentuk. Seminar ini sekalian memberikan penghargaan kepada Polda Metro Jaya dan juga Kejati atas sinergitas dan capaian kinerja kepuasan publik.
“kita memberikan penghargaan ini atas kepuasan pelayanan publik dan penegakan hukum yang baik”, ungkap Ketua BPI KPNPA RI Tb. Rahmad Sukendar (3/3/2021).
Pelayanan publik yang baik serta penegakan hukum yang baik selalu menjadi prioritas untuk kemajuan negara sehingga perlu ada sinergitas antara BPI KPNPA RI dengan seluruh stackholder yang ada.
“kita silahturami serta ada komunikasi dan ada koordinasi yang Baik bagaimana sesungguhnya ada penegakan hukum yang baik dimana kita tidak bisa sendiri dan kita tidak bisa one man one show dimana kita tidak bisa sendiri-sendiri dan kita harus tau wewenang kita masing-masing sebab penegakan hukum ini adalah selalu yang di utamakan dimana kita harus mengetahui apa persoalan yang ada di masyarakat yang harus kita kerjakan dengan adanya transparansi terhadap seluruh kebijakan”, tegas Kombes Imam Irwasda Polda Metro Jaya (3/3/2021).
Adanya kerjasama yang baik dari semua tingkatan yang ada membuat penegakan hukum itu berjalan sempurna dimana lembaga penegakan hukum harus selalu menjadi rekan dengan berbagai lembaga guna menyerap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
“jadi BPI mengeritik kinerja pelayanan publik di bidang penegakan hukum dimulai bahwa di wilayah kerja kejati DKI dianggap berhasil memberikan pelayanan sehingga menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme serta pungli”, ungkap Yunovita Jaksa Pratama IV B (3/3/2021).
Harapan kita semua adalah negara ini ke depannya bisa bebas dari korupsi sehingga indonesia akan maju maka diperlukan sinergitas dari semua lembaga yang ada baik penegak hukum maupun lembaga-lembaga yang berkaitannya.
“kita sudah tersebar ke tiga puluh empat propinsi tapi yang aktif hanya dua puluh lima propinsi dan yang hadir dua puluh propinsi sehingga kita perlu kaderisasi yang kuat kita serta bersinergi yang baik dengan kepolisian dan kejaksaan”. Tutup ketua BPI KPNPA RI Tb. Rahmad Sukendar (3/3/2021).
