Wartajakarta.com– Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai Januari 2025 menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Namun, Ketua Harian PrabowoGibran (ProGib) Nusantara, Rafie Fikhar Sutomo, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami kebijakan ini dengan sudut pandang yang jernih, objektif, dan bijaksana.
Latar Belakang Kebijakan
Rafie Fikhar Sutomo atau yang biasa dipanggil dengan Fikhar, menjelaskan bahwa kenaikan PPN ini bukan keputusan yang tiba-tiba. “Kebijakan ini sudah diatur sejak 2021 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga disepakati oleh mayoritas fraksi di DPR, termasuk PDIP, sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
“Kenaikan ini dilakukan secara bertahap untuk mengurangi dampak langsung kepada masyarakat. Dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan direncanakan naik lagi menjadi 12% pada Januari 2025,” jelas Fikhar.
Mengapa Pajak Diperlukan?
Menurutnya, pajak merupakan pilar penting dalam membiayai pembangunan negara. “Negara membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial,” kata Fikhar.
Ia menegaskan bahwa memilih pajak dibandingkan utang adalah langkah cerdas untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. “Kita ingin masa depan yang lebih stabil tanpa beban utang berlebih,” tambahnya.
Manfaat yang Kembali ke Masyarakat
Fikhar juga menyoroti bagaimana dana pajak ini akan dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut sejumlah program yang akan dibiayai dari penerimaan pajak, seperti:
• Pendidikan: Rp17 triliun untuk memperbaiki sekolah dan Rp81 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
• Bantuan Sosial: Lebih dari Rp500 triliun untuk subsidi listrik, BBM, dan bantuan langsung tunai.
• Kesehatan: Rp3 triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis.
• Ketahanan Pangan: Rp15 triliun untuk mencetak sawah dan memperbaiki irigasi.
“Setiap rupiah yang kita bayar melalui pajak akan kembali kepada kita dalam bentuk fasilitas dan layanan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas Fikhar.
Berapa Dampaknya bagi Keluarga?
Fikhar juga mencoba menenangkan kekhawatiran masyarakat dengan simulasi pengeluaran rumah tangga. Ia mencontohkan, jika pengeluaran bulanan keluarga adalah Rp5 juta, kenaikan PPN kira-kira akan menambah sekitar Rp25.000–Rp30.000 per bulan.
Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat Kecil
Terkait perbandingan dengan Vietnam yang memiliki PPN lebih rendah (8%), Fikhar mengingatkan bahwa di Vietnam, bahan pokok seperti beras dan ikan dikenakan PPN sebesar 5%.
“Di Indonesia, barang kebutuhan pokok dibebaskan dari PPN untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini bukti bahwa kebijakan kita tetap berpihak pada rakyat kecil,” tegasnya.
Menatap Masa Depan yang Lebih Baik
Di akhir penjelasannya, Fikhar mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan ini sebagai bagian dari gotong royong membangun bangsa. “Pajak adalah kontribusi kita untuk masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dengan memahami kebijakan ini secara bijak, kita bisa bersama-sama mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Ia juga berharap masyarakat bisa terus mengikuti perkembangan kebijakan ini melalui media sosial resmi PrabowoGibran (ProGib) Nusantara di Instagram: @progib_nusantara.
“Mari kita dukung kebijakan ini dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.”tutup Fikhar.
