Wartajakarta.com-Presiden Joko Widodo menyerukan agar Indonesia jangan hanya jadi pasar dan diam saja menjadi penonton kemajuan ekonomi digital. Presiden menegaskan bahwa produk UMKM dalam negeri harus memaksimalkan ekonomi digital agar dapat laku di pasar ekspor & memastikan pasar dalam negeri juga tidak dibanjiri barang impor.
“Ekonomi digital harus ciptakan lapangan kerja, harus. Ekonomi digital juga harus bisa menekan impor dan meningkatkan ekspor, harus. Dan segera ekonomi digital juga dapt diandalkan untuk menghilangkan defisit neraca perdagangan,” seru Presiden Joko Widodo pada Indonesia Digital Economy Summit 2020 di Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Merespons hal tersebut, Praktisi Ekonomi Syariah & Koperasi Digital Chandra Vokav Saritua mengatakan bahwa dengan UMKM fokus menekan impor atas barang-barang konsumsi terutama hasil pertanian, diyakini bisa mengatasi defisit neraca perdagangan sekaligus menjadi momentum kebangkitan kedaulatan pangan nasional.
“Berdasarkan rilis BPS terakhir, Indonesia impor barang konsumsi hasil pertanian sampai US$ 10 Miliar sepanjang 2019 atau sebesar Rp.140 Triliun. Bila impor itu dapat kita tekan, sama artinya membuka lapangan kerja bagi 2 juta petani baru,” ujar Chandra di Nasari Sentra KUKM, Jumat (28/2/2020).
“Selain defisit neraca perdagangan dapat ditekan dan membuka lapangan kerja baru sesuai harapan Presiden, kebijakan ini juga otomatis menekan kemiskinan karena para petani baru tersebut akan berpenghasilan Rp.5 juta sebulan,” jelas Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Syariah ini.
Chandra pun mendesak pemerintah segera merealisasi rencana penerapan kebijakan satu pintu atas seluruh program penguatan Koperasi & UMKM yang saat ini tersebar di 18 kementerian. Hal ini akan jadi bukti kerja konkrit dari total anggaran Rp. 33 Triliun/tahun yang selalu dikeluhkan tidak efektif.
“One Gate Policy akan membuat program pemberdayaan UMKM dapat direncanakan dengan seksama. Ultimate goal yang jelas, roadmap yang detil, dan time frame yang menantang akan dapat tersusun dengan gamblang,” kata Ketua Bidang Koperasi Digital Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) ini.
Mendukung ekonomi kerakyatan sebagai arus utama transformasi ekonomi, Chandra juga memastikan kepada pemerintah agar dalam UU Omnibus Law seharusnya sudah diatur skema peran, fungsi, dan hubungan antar pelaku ekonomi yang mutlak harus berorientasi saling mendukung & saling mengamankan bukan saling mematikan.
“Peran, posisi, batasan, dan hubungan dari masing-masing Koperasi, BUMDes, Bank Wakaf Mikro, Pesantren, dan BUMN, Swasta Besar, Perbankan, serta Pelaku UMKM juga Pemerintah semua harus diatur dengan jelas dalam skema closed loop system agar tidak saling mematikan,” urai lulusan MBA University of California Los Angeles, USA ini.
*Penguatan Ekonomi Sekaligus Kedaulatan Pangan*
Yang terpenting sekarang yaitu strategi apa yang jadi prioritas dalam One Gate Policy dalam pemberdayaan UMKM. Chandra yakin bahwa anggaran Rp. 33 Triliun per tahun sangat cukup membuat ekonomi kerakyatan naik kelas agar dapat mengatasi defisit neraca perdagangan serta visi besar Indonesia Maju 2030 dapat terealisasi.
Chandra mengatakan bahwa sedikitnya ada 3 stategi yang layak jadi prioritas. Pertama, dibutuhkan pendataan secara detail terkait kondisi industri pangan meliputi pertanian, peternakan & perikanan yang komprehensif. Aplikasi digital mutlak dibutuhkan untuk membangun Big Data pemetaan petani dan nelayan di seluruh daerah.
“Kita harus tahu persis di mana saja barang impor hasil pertanian senilai total US$ 10 Miliar itu diserap. Jadi kita tahu harus fokus di mana mendorong, melatih dan dampingi para petani baru guna produksi komoditi yang bersaing kualitasnya dalam misi perwujudan kedaulatan pangan,” cetus inovator Koperasi Digital Indonesia ini.
Yang kedua, digalakkan program inkubasi peningkatan kapasitas bagi UMKM meliputi kemampuan analisa usaha, akuntansi, pengolahan produk, pemasaran, dan tentu teknologi digital. Selain sebagai inkubator, koperasi dapat ditugaskan jadi agregator bagi pesantren dalam pendirian Bank Wakaf Mikro yang saat ini dinilai belum berhasil.
“Penting dilatihkan bagi UMKM pertanian dan perikanan tentang pengendalian mutu atas pengolahan produk agar bersaing dengan produk impor. Admin keuangan dan penguasaan teknologi digital pun signifikan pengaruhnya agar UMKM dipercaya untuk diberikan penguatan modal,” tegas Chandra yang juga penulis “The Ma’ruf Amin Way” ini.
Terakhir, menjadi penting dibentuk sebuah lembaga sebagai koordinasi satu pintu dan memastikan semua program pemberdayaan UMKM dalam transformasi ekonomi berjalan maksimal. Chandra mengusulkan nama lembaga tersebut adalah Badan Nasional Percepatan Transformasi Ekonomi serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Badan Nasional tersebut juga diberi tugas melakukan edukasi secara luas kepada masyarakat untuk lebih cinta produksi dalam negeri. Dibutuhkan penjelasan agar keterlibatan masyarakat untuk lebih memilih konsumsi barang produksi lokal sehingga otomatis memutar roda ekonomi secara simultan,” pungkas Chandra.
