Connect with us

Nasional

PN Jaksel: Sidang Lanjut Pembacaan Pledoi Terdakwa dan Replik JPU

Wartajakarta.com-Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pembacaan pledoi terdakwa dalam kasus “Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik”. Kemudian pada hari Rabu (31/03/2020) sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berikut beberapa petikan dari isi kedua sidang tersebut:
I. Apakah yayasan Indonesia Maju (YIMA I) Akta Nomor 1 tgl 2 Juli 1999, Notaris drs. Andy A. Agus SH, telah sah bubar secara hukum?
Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Berita Acara Rapat Pendiri YIMA I (BARP YIMA I) tgl 22 Agustus 2002 yang menyetujui pembubaran YIMA I, Pernyataan, dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002, tidak dapat membubarkan Yayasan YIMA I karena bertentangan dengan BAB X Pasal 62 UU Yayasan.

2. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan “Menyatakan sah dan berlaku bahwa YIMA I Akta Nomor 1 tanggal 2 Juli 1999, secara hukum belum bubar”.

Putusan ini belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan.

Dalam pertimbangan Hakim menyatakan bahwa BARP YIMA I dan Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 tidak dapat membubarkan YIMA I, karena berbenturan dengan BAB X pasal 62 UU Yayasan.

Semua Petitum terdakwa yang meminta bahwa YIMA I telah sah bubar secara hukum berdasarkan BARP YIMA I, Pernyataan, dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002, “DITOLAK” oleh Majelis Hakim, karena berbenturan dengan BAB X pasal 62 UU Yayasan.

Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 telah dicabut oleh beberapa pemberi kuasa pada bulan Pebruari 2006 (02/02/2006), karena penerima kuasa tidak melaksanakan tugasnya dan tidak pernah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemberi kuasa.

3. Fatwa Mahkamah Agung RI sesuai suratnya kepada Dirjen AHU Kemenkumham tanggal 13 September 2017 memberi petunjuk hukum bahwa berdasarkan BAB X Pasal 62 UU Yayasan dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa YIMA I tidak/belum bubar.

Menurut Penasihat Hukum terdakwa, bahwa YIMA I telah sah bubar secara hukum sesuai kesepakatan para pendiri yang dituangkan dalam BARP YIMA I tanggal 22 Agustus 2002 dan Pernyataan serta Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 dimana para pendiri memberi kuasa kepada terdakwa untuk membubarkan YIMA I.

II. Apakah benar terdakwa telah ” Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Akta otentik?

Menurut JPU benar mengingat :
1. Terdakwa tidak memiliki “KUASA” dari para pendiri untuk menyerahkan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) YIMA I dihadapan Notaris pada Akta Nomor 3 tanggal 13 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Sukarmin SH, MKn. .

2. Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 adalah ‘KUASA’ untuk menandatangani semua perubahan – perubahan Akta dihadapan Notaris, bukan ‘KUASA’ untuk menyatakan PKR YIMA I dihadapan Notaris.

3. Terdakwa pada salinan Akta mengaku sebagai LIKUIDATOR, namun tidak ada bukti terdakwa diangkat sebagai LIKUIDATOR baik oleh Pengadilan (ref pasal 64 UU Yayasan) maupun oleh para pendiri (pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar YIMA I).

4. Terdakwa telah melakukan pengurangan atas minuta Akta dengan hanya mencatat satu dari tujuh poin pada PKR YIMA I.

Menurut Penasihat hukum terdakwa.

1. Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 adalah kuasa untuk menandatangani semua perubahan – perubahan Akta. Namun oleh Terdakwa dimaknai sebagai kuasa untuk menyatakan PKR YIMA I dihadapan Notaris sebagai acuan membubarkan YIMA I.

2. Sesuai dengan kuasa yang diterima oleh terdakwa maka tugas LIKUIDATOR menjadi tanggung jawab terdakwa, dimana terdakwa mengangkat dirinya sendiri sebagai LIKUIDATOR.

3. Terdakwa melakukan pengurangan atas minuta Akta tidak berarti melakukan tindakan pemalsuan karena pada salinan Akta ada kalimat antara lain sehingga hanya mencatat satu poin dari tujuh poin bukanlah sebagai tindakan pemalsuan.

III. Lain – lain.

Kepada pendiri Oemarsyah Sitompul dan Bakta Iswara oleh Terdakwa telah diberikan kompensasi pengunduran diri, dan masing-masing telah mendapat Rp. 80 Juta.

Pemberian Kompensasi tersebut adalah berasal dari uang Yayasan/STIKIM – STIKOM tanpa persetujuan para pendiri yang lainnya. Tindakan ini telah melanggar pasal 5 Jo pasal 70 UU Yayasan.

Para pendiri sebelumnya hanya menyetujui Terdakwa membeli STIKIM dengan uang pribadi terdakwa bukan dengan uang Yayasan.

Sebagai informasi, pada Hari Selasa (24/02/2020) JPU telah mengajukan tuntutan hukuman 2 tahun penjara kepada Majelis Hakim untuk Terdakwa.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

More in Nasional