Connect with us

Nasional

Sidang Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya Memanas, LPS Koperasi Solusi Pamungkas Tiga Dimensi

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat gelar sidang lanjutan gagal bayar nasabah korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, pada hari kamis, 02/07/2020. Sidang sempat memanas karena adanya penolakan proposal damai yang diajukan dari pihak KSP Indosurya, yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme, yang belum ada keabsahan dari empat anggota luar biasa. Hal tersebut merupakan salah satu poin penolakan dari nasabah.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Raliansen Saragih, yang turut hadir dalam persidangan tersebut mengatakan, kalau proposal tersebut lebih lengkap (seperti memenuhi tuntutan dari pihak nasabah) dan dikembalikan dana sesuai yang ditetapkan dengan alasan yang masuk diakal tentu debitur akan bisa lebih menerima.

“Tapi kalau hanya sekedar angka dan tidak ada alasan yang bisa diterima bagaimana debitur bisa menerima untuk menyepakati,” kata Raliansen Saragih.

Ia melanjutkan sebagai pihak netral melihat bahwa perkembangan dipersidangan tadi dari kuasa hukum nasabah menegaskan bagaimana suatu jaminan dana mereka kembali, tetapi disisi lain semua punya kepentingan.

”Kita jelas tahu bahwa yang pemegang kekuasan tertinggi di koperasi adalah rapat anggota. Tadi saya mendengar banyak tuntutan dari rapat anggota, apakah ini bisa dipenuhi? Sebenarnya ada mekanisme rapat anggota yang persentasenya tergantung dari anggaran dasar, dan tidak bisa dihambat karena koperasi itu adalah milik anggota,” ujar Raliansen Saragih.

Menyingkapi permasalahan dari gagal bayar KSP Indosurya, Ketua DPP Askopindo Frans Meroga Panggabean menjelaskan bahwa masih banyak hal- hal yang harus diperbaiki dalam hal regulasi.

Frans menambahkan, sewaktu rapat dengan DPR, Bapak Teten Masduki Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengakui bahwa ada kelemahan pengawasan dalam operasional Koperasi simpan Pinjam, dan beliau juga akan mengadopsi pengawasan KSP dengan sistem perbankan, yang akan ada kategori buku satu, dua dan tiga sesuai dengan modal koperasi itu sendiri.

”Tapi yang Askopindo inginkan adalah setelah nanti pengawasan sedemikian tertib apa imbal balik yang kami dapatkan?, yang kami minta adalah Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi dan ini menjadi solusi pamungkas tiga dimensi. Pertama bagi gerakan koperasi pasti sebagai enforcement untuk semakin tertib dan akuntabel, profesional dan semakin menerapkan good corporate governance. Yang kedua, bagi pemerintah akan memiliki tool yang resmi sebagai pengawas dan juga sebagai pendamping koperasi dan yang terakhir, bagi masyarakat akan mengembalikan citra dan kredibilitas koperasi sekaligus menjadi pengobat stigma buruk koperasi yang selama ini terlanjur banyak kasus-kasus tidak terpuji, sudah seperti lingkaran setan,” ujar Frans.

“Apalagi ini momentumnya akan segera diputuskan rancangan undang–undang omnibus law cipta kerja yang di dalamnya terdapat area (cluster) untuk Perkoperasian dan UMKM,” tutur Frans.

Selanjutnya Amelia selaku salah satu korban nasabah KSP Indosurya menegaskan penolakan proposal damai, karena tidak adanya jaminan skema pembayaran serta tidak adanya laporan keuangan yang lengkap.

”Jadi kita tidak ada kepastian apakah kita benar dibayar sesuai skema dan tepat waktu serta tidak wanprestasi,” tegasnya.

Amelia berharap untuk sidang berikutnya mengharapkan skema yang lebih baik, cepat dan yang pasti ada jaminan dalam perusahaan.

Rencananya sidang kasus gagal bayar nasabah KSP Indosurya akan berlanjut Senin depan, (6/07/2020) dengan agenda proposal yang telah disepakati.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional