Wartajakarta.com- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan” yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (3/7).
“Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Menteri Trenggono.
Salah satu kepala daerah yang hadir dalam Rakornas tersebut adalah Wakil Bupati Aceh Timur, Teuku Zaenal Abidin. Ia berharap hasil Rakornas tidak berhenti sebagai forum koordinasi semata, tetapi segera diwujudkan melalui program nyata yang mampu mempercepat pemulihan sektor perikanan, khususnya budidaya tambak yang terdampak banjir besar pada 2025.
Menurut Zaenal, Rakornas menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan serta masukan dalam penyusunan program prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan.
“Kami berterima kasih atas undangan dari KKP. Rakornas ini membawa angin segar bagi pembangunan di daerah kami, khususnya dalam upaya pemulihan sektor perikanan pascabanjir,” ujarnya.
Ia menjelaskan, banjir yang melanda Aceh Timur pada 2025 menyebabkan ribuan hektare tambak masyarakat mengalami sedimentasi akibat tertutup endapan lumpur. Kondisi tersebut menghambat aktivitas budidaya karena banyak tambak belum dapat kembali berproduksi secara optimal.
Kabupaten Aceh Timur memiliki kawasan tambak seluas sekitar 18.800 hektare dengan garis pantai mencapai sekitar 120 kilometer. Sekitar 30 persen masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tambak maupun perikanan tangkap.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur meminta dukungan KKP untuk mempercepat rehabilitasi kawasan tambak melalui program normalisasi, termasuk bantuan alat berat seperti ekskavator guna mengeruk sedimentasi yang masih menutupi tambak-tambak masyarakat.
“Kami berharap KKP dapat melakukan survei langsung ke lapangan dan membantu normalisasi tambak masyarakat agar mereka bisa segera kembali berproduksi,” katanya.
Selain rehabilitasi tambak, Aceh Timur juga mengusulkan pembangunan infrastruktur pendukung berupa jalan produksi, jembatan produksi, serta normalisasi saluran air. Menurut Zaenal, infrastruktur tersebut menjadi kebutuhan paling mendesak untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir pascabencana.
“Kalau diminta menentukan prioritas, kami lebih membutuhkan jalan produksi, jembatan produksi, dan normalisasi saluran tambak. Infrastruktur ini sangat menentukan kelancaran aktivitas budidaya masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Zaenal turut menyampaikan perkembangan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) di Aceh Timur. Hingga kini, sekitar 200 titik Kopdes telah dibangun dan sekitar 60 titik di antaranya telah siap beroperasi. Kabupaten Aceh Timur sendiri memiliki 513 desa yang tersebar di 24 kecamatan.
Sementara itu, untuk Kopdes sektor perikanan, Aceh Timur memperoleh alokasi tiga titik yang saat ini masih berada pada tahap perencanaan.
Selain membahas sektor kelautan dan perikanan, Zaenal juga mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya keluarga petani dan nelayan.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan ketenangan bagi para orang tua yang bekerja di sawah, kebun, maupun melaut karena anak-anak mereka tetap memperoleh makanan bergizi selama berada di sekolah.
“Selama ini orang tua khawatir anak-anaknya tidak mendapat makanan ketika mereka bekerja. Dengan adanya MBG, kekhawatiran itu berkurang karena anak-anak sudah mendapatkan makanan bergizi di sekolah,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai MBG turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat karena menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian lokal. Bahkan, saat program tersebut berhenti sementara selama masa libur sekolah, harga sejumlah komoditas seperti cabai dan sayuran mengalami penurunan akibat berkurangnya permintaan. Masyarakat yang bekerja dalam pelaksanaan program MBG pun kehilangan pendapatan sementara.
“Kami sangat mendukung program MBG karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan keluarga,” katanya.
Menutup keterangannya, Zaenal berharap seluruh program yang dibahas dalam Rakornas dapat segera direalisasikan sehingga memberikan dampak nyata bagi daerah, khususnya wilayah yang masih berupaya bangkit dari dampak bencana.
Ia juga mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meninjau langsung kondisi sektor perikanan di Aceh Timur agar dapat melihat kebutuhan pemulihan yang masih dihadapi masyarakat.
“Kami sangat berharap Bapak Menteri dapat berkunjung ke Aceh Timur untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan percepatan pemulihan sektor perikanan pascabencana,” tuturnya.
