Wartajakarta.com-CIREBON, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Brigade Rakyat Garuda Merah Putih (BRGMP), Warsun, menyampaikan kritik terhadap wacana pelantikan Hendra Candra Saputra sebagai Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum Y. Pasomba, menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk proses pengangkatan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sorotan tersebut semakin menguat setelah pihak BRGMP mengaku memperoleh bocoran dari sumber yang dinilai dapat dipercaya atau disebut sebagai informasi A1, bahwa Hendra Candra Saputra merupakan sosok yang dipersiapkan untuk dilantik sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Jati.
“Kami mendapatkan bocoran informasi A1 bahwa saudara Hendra Candra Saputra akan dilantik sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Jati. Jika informasi tersebut benar, kami sangat menyayangkan keputusan itu, mengingat adanya berbagai persoalan yang sebelumnya diberitakan dan dilaporkan terkait yang bersangkutan,” ujar Warsun dalam draf pernyataannya.
Menurut Warsun, pemberitaan mengenai dugaan suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan yang dikaitkan dengan Hendra ketika menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PDAM Tirta Jati perlu mendapat perhatian dalam proses penilaian calon direksi.
“Pertanyaan kami kepada Bupati Cirebon, apakah berbagai persoalan tersebut telah menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi? Jika sudah, apa dasar pertimbangannya sehingga saudara Hendra tetap dipersiapkan untuk menduduki jabatan tersebut?” tegas Warsun.
Sekjen BRGMP itu juga meminta Bupati Cirebon memastikan proses seleksi dan pengangkatan direksi terbebas dari konflik kepentingan, intervensi, maupun praktik transaksi jabatan.
“Kami tidak ingin ada praktik jual beli jabatan dalam proses penentuan Direktur Utama PDAM Tirta Jati. Seluruh proses seleksi harus transparan. Jika ditemukan indikasi suap atau gratifikasi berdasarkan bukti awal yang memadai, aparat penegak hukum harus memeriksa siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Warsun menegaskan bahwa permintaan pemeriksaan tersebut bukan merupakan tuduhan bahwa Bupati Cirebon telah menerima suap. Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Di bawah kepemimpinan Y. Pasomba selaku Ketua Umum, BRGMP menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial yang kritis, independen, dan konstruktif.
“Brigade Rakyat Garuda Merah Putih akan terus mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kami menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” lanjut Warsun.
BRGMP menyampaikan lima tuntutan:
1. Meminta Bupati Cirebon mengonfirmasi informasi A1 mengenai rencana pelantikan Hendra Candra Saputra.
2. Meminta keterbukaan hasil seleksi, pemeriksaan rekam jejak, serta penilaian integritas calon direksi.
3. Meminta klarifikasi atas berbagai laporan dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan Hendra Candra Saputra.
4. Mendorong aparat berwenang memeriksa dugaan transaksi jabatan atau konflik kepentingan apabila terdapat bukti awal.
5. Meminta Bupati Cirebon mempertimbangkan penundaan pelantikan apabila ditemukan persoalan administratif atau hukum yang relevan dan belum diselesaikan.
Warsun mengingatkan bahwa Perumda Air Minum Tirta Jati merupakan perusahaan daerah yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Kami meminta Bupati Cirebon memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai proses pengangkatan pimpinan BUMD justru menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan transparansi pemerintah daerah,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Warsun kembali menegaskan komitmen organisasi untuk mengawasi perkembangan persoalan tersebut.
“Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Y. Pasomba, Brigade Rakyat Garuda Merah Putih akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Jabatan Direktur Utama PDAM merupakan amanah yang harus diberikan melalui proses yang bersih, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkasnya.
