Wartajakarta.com– Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026) yang mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Berjaya: Menjunjung Ekonomi Kerakyatan”.
Rakernas tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ruang diskusi strategis mengenai masa depan gerakan koperasi nasional melalui forum kebangsaan bertajuk “Is the Prabowo Mind Wrong?”.
Ketua Dewan Pembina AMKI, Joao Angelo De Sousa, menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai ruang bagi generasi muda untuk berkarya, berinovasi, sekaligus menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi bangsa terutama dengan hadirnya koperasi desa/kelurahan merah putih.
“Koperasi Merah Putih hadir untuk mengisi ruang-ruang ekonomi yang selama ini belum banyak dimanfaatkan oleh generasi muda. Koperasi akan menjadi patron bagi anak-anak muda untuk membangun ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Joao yang juga Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara.
Joao menjelaskan bahwa perjalanan koperasi Indonesia sempat menghadapi tantangan berat sejak reformasi ekonomi pasca-kesepakatan dengan IMF pada 1998. Namun, saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap kebangkitan koperasi sebagai amanat konstitusi.
Melalui Rakernas VIII Tahun 2026, AMKI berharap koperasi tidak hanya berkembang sebagai wadah usaha bersama, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis menuju Indonesia Emas 2045.
Mewakili Menteri Koperasi RI, Deputi BIdang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Destry Anna Sari, menyampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dari tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Destry, KDKMP tidak hanya diarahkan sebagai wadah usaha bersama, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan potensi lokal dengan rantai pasok nasional.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dunia usaha, dan generasi muda, program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.
“KDKMP menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi dari bawah. Dengan tata kelola yang profesional, pemanfaatan teknologi digital, serta partisipasi aktif generasi muda, koperasi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Destry.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas VIII AMKI yang dinilai menjadi ruang strategis untuk melahirkan gagasan-gagasan inovatif sekaligus memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan agenda transformasi koperasi nasional.
Sedangkan Ketua Umum AMKI, Frans Meroga Panggabean, dalam sambutannya menegaskan bahwa sejak berdiri pada akhir 2020, AMKI terus berkomitmen mengawal pengembangan gerakan koperasi di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru terhadap koperasi. Selama ini koperasi kerap dipandang hanya sebagai lembaga simpan pinjam atau bahkan identik dengan “bank keliling”, padahal koperasi memiliki potensi besar sebagai instrumen utama penguatan ekonomi kerakyatan.
Frans menilai kebangkitan koperasi kini memperoleh momentum baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian besar terhadap sektor koperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.
KDKMP Harus Terintegrasi Dalam Ekosistem MBG
Salah satu agenda utama Rakernas VIII AMKI adalah membahas penguatan KDKMP yang diharapkan mampu terintegrasi dengan berbagai program pemerintah, termasuk ekosistem pemenuhan gizi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof. Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala, M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada aspek distribusi pangan, tetapi juga pada kekuatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor, termasuk koperasi.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki peran strategis dalam membangun rantai pasok pangan yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
“Kami melihat koperasi memiliki posisi yang sangat strategis sebagai mitra dalam membangun ekosistem pemenuhan gizi nasional. Melalui KDKMP, potensi pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM lokal dapat terintegrasi menjadi rantai pasok yang kuat untuk mendukung Program MBG. Ini bukan hanya tentang menyediakan bahan pangan, tetapi juga tentang menggerakkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Prof. Sitti Aida.
Ia berharap sinergi antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, dan gerakan koperasi mampu menciptakan sistem yang saling menguatkan, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di tingkat desa.
Selain membahas agenda organisasi, Rakernas juga menggelar diskusi kebangsaan yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kalangan, yakni Pengamat Perkoperasian Nasional Suroto, Director of Economic Center of CELIOS Nailul Huda, serta Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara Herlambang.
Forum tersebut membahas berbagai perspektif mengenai arah pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengupas konsep yang dituangkan dalam buku The Prabowo Mind sebagai bagian dari upaya memahami strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Rakernas VIII AMKI juga dihadiri pengurus AMKI dari berbagai daerah, pelaku koperasi, akademisi, serta para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan koperasi di Indonesia.
Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah program strategis organisasi, mulai dari penguatan kapasitas generasi muda di sektor perkoperasian, transformasi digital koperasi, hingga peningkatan daya saing koperasi agar mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
