Connect with us

Nasional

AMKI Hadir Dukung UU Cipta Kerja

Wartajakarta.com-Terkait dengan telah disahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law, ternyata tidak banyak masyarakat yg mengetahui bahwa UU Cipta Kerja tersebut sangat berpihak dan memberi peluang seluas-luasnya bagi ekonomi kerakyatan, terutama Koperasi dan UMKM.

Oleh karena itu, Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) merasa perlu angkat bicara banyak hal positif yang patut diketahui masyarakat luas, bahwa Pemerintah & DPR- RI telah melaksanakan amanah rakyat dengan baik atas telah disahkannya UU Cipta Kerja.

Bertempat di Hongkong Cafe Jakarta. Senin, 19 Oktober 2020,AMKI menggelar Deklarasi Dukungan dan Pernyataan Sikap
terkait disahkanya UU Cipta Kerja

“Kami sangat menyetujui dengan disahkannya UU Cipta Kerja dikarenakan berdampak positif terhadap pemulihan nasional khususnya klaster Koperasi dan UMKM.”Karena dengan adanya koperasi yang akan memberikan kemudahan, serta UMKM diberikan akses pasar seluas -luasnya kami akan bergerak sebagai ekonomi kerakyatan  dan sektor riil, dan juga menopang daya beli konsumsi rumah tangga (dengan kontribusi 60%) dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang pastinya menjadi faktor penting pemulihan ekonomi nasional,” kata Frans Meroga Panggabean saat jumpa press di Jakarta Pusat, Senin, (19/10).

Ia menambahkan, saat ini kontribusi koperasi terhadap PDB telah mencapai 10%, tapi jika berbicara tentang perkembangan sektor riil yang didalamnya adalah pelaku UMKM, pekerja informal dan koperasi saat ini tumbuh 60%.

“Jadi yang paling banyak adalah UMKM, dan wadahnya adalah koperasi,” ujar Frans Meroga Panggabean.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law, maka Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) perlu angkat bicara terkait polemik atas pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Hal ini berdasarkan atas pemahaman bahwa segala sesuatu yang baik wajib didukung, yang dituangkan dalam sepuluh poin pernyataan sikap yang di deklarasikan AMKI.

Adapun isi deklarasi tersebut adalah:

1. AMKI berterimakasih sebesar-besarnya kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo atas telah disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 bersama dengan DPR RI. AMKI menangkap jelas roh dan substansi dari UU Cipta Kerja ini adalah semata-mata untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbagai kemudahan persyaratan, penyederhanaan izin, dan pembukaan akses pasar yang berpihak kepada Koperasi dan UMKM.

2. AMKI sangat setuju bahwa untuk mendukung Cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dengan jumlah UMKM yang hampir 65 Juta unit atau sebesar 97% dari total seluruh pelaku usada di Indonesia, maka niscaya dan wajib untuk dipermudah mulai pendirian, perijinan, pembinaan, pembiayaan, peningkatan kapasitas, serta kemudahan akses pasar.

3. AMKI sangat mengapresiasi semangat dari UU Cipta Kerja sebagaimana tertuang dalam Bab II Pasal 2, adalah dengan berazaskan “kebersamaan” bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha serta Koperasi dan UMKM secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat. Serta dengan berazaskan “kemandirian” bahwa pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan terus dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya.

4. AMKI sangat bersemangat atas perubahan kemudahan yang diatur dalam Bab V Pasal 86 UU Cipta Kerja, bahwa Koperasi Primer data dibentuk paling sedikit oleh 9 orang. Diatur pula bahwa kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan anggota Koperasi guna menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi serta koperasi dimungkinkan berkegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Angin segar ini benar-benar merupakan sebuah keberpihakan yang konkrit dan nyata mengembalikan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa.

5. AMKI sangat bersyukur atas diatumya dalam Bab V Pasal 90 UU Cipta Kerja bahwa Pemerintah diwajibkan memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Besar dengan Koperasi dan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Diatur pula pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Koperasi dan UMKM melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kexja, penggunaan teknologi tepat guna & ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan pelatihan. Ini adalah sebuah usaha yang konkrit dalam menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung dan melindungi antar semla pelaku ekonomi (closed-loopecosystem).

6. AMKI sangat salut atas diatumya dalam Bab V Pasal 97 UU Cipta Kerja bahwa Pemerintah wajib alokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Koperasi dan UMKM dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam Pasal 98 pun diatur bahwa Pemerintah wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaataan sistem/ aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Langkah ini merupakan sebuah keberpihakan yang konkrit dan nyata dalam membuka akses pasar seluas-luasnya dan peningkatan kapasitas dan kompetensi Koperasi dan UMKM.

7. AMKI juga sangat bangga atas diatumya dalam Bab V Pasal 103 dan 104 UU Cipta Kerja bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Koperasi dan UMKM pada infrastruktur publik yang mencakup: terminal; bandar udara; pelabuhan; stasiun kereta api; tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan infrastruktur publik lain. Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Koperasi dan UMKM pada infrastruktur publik tersebut adalah paling sedikit 30% dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik tersebut. Lagi ini adalah keberpihakan konkrit dalam membuka akses pasar seluas-luasnya serta peningkatan daya saing Koperasi & UMKM.

8. AMKI mendukung sepenuhnya UU Cipta Kerja karena terlihat jelas berpihak terhadap ekonomi kerakyatan, dimana diyakini akan sangat menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh, terutama dapat segera rebound dalam masa pemulihan imbas Pandemi Covid-l9. Angin segar inilah yang selama ini ditunggu serta membangkitkan semangat kami generasi muda untuk langsung berkarya dan memberi dampak kepada masyarakat luas.

9. AMKI berkomitmen membantu Pemerintah melakukan edukasi dan meningkatkan pemahaman serta literasi masyarakat terhadap UU Cipta Kerja secara maksimal agar tidak tetjadi mispersepsi yang rawan untuk disusupi informasi bohong (HOAX) serta berpotensi untuk ditunggangi kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

10. AMKI siap berperan aktif dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam perumusan kebijakankebijakan turunan dari UU Cipta Kerja ini serta implementasi program-program pembangunan ekonomi kerakyatan yang memberikan peran sentral kepada Koperasi dan UMKM demi terwujudnya Visi Indonesia Maju 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional