Wartajakarta.com-Pengamat politik Boni Hargens menilai transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dievaluasi secara komprehensif dan tidak hanya diukur berdasarkan satu indeks persepsi.
Boni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan transformasi Polri merupakan proses jangka panjang yang mencakup perubahan budaya organisasi, pembenahan sistem rekrutmen, transparansi anggaran, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.
Kepemimpinan yang berorientasi reformasi menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan yang nyata dan terukur,” katanya.
Menurut dia, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian merupakan aset negara yang harus dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan keberanian untuk terus berbenah, sehingga tidak dapat dinilai hanya dari satu hasil survei.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi hasil “Police Corruption Perceptions Index” yang dipublikasikan IndexMundi Global Surveys pada awal Juli tahun ini, yang menempatkan tingkat persepsi ketidakpercayaan publik terhadap Polri pada skor 7,56.
Boni mengatakan survei tersebut mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi pada lembaga penegak hukum dan institusi publik, bukan berdasarkan data kejahatan atau pelanggaran yang telah terverifikasi secara hukum.
“Hal itu diakui oleh IndexMundi sendiri,” ujarnya.
Menurut dia, hasil survei persepsi sangat dipengaruhi berbagai faktor, seperti konteks sosial, intensitas pemberitaan media, dan tingkat kepercayaan historis masyarakat terhadap institusi kepolisian di masing-masing negara.
Ia menilai penelitian berbasis persepsi memiliki keterbatasan dari sisi akurasi dan metodologi apabila tidak disertai penjelasan mengenai teknik pengambilan sampel, jumlah responden, distribusi geografis, maupun mekanisme verifikasi data.
“Ketidakjelasan ini membuka ruang lebar bagi bias interpretasi, baik dari pihak yang ingin menggunakan data tersebut untuk menyerang institusi tertentu maupun dari pihak yang ingin menafikannya secara defensif,” katanya.
Karena itu, Boni berpendapat hasil survei tersebut tidak semestinya dijadikan satu-satunya rujukan dalam mengevaluasi kinerja Polri. Menurut dia, penilaian terhadap transformasi institusi perlu mempertimbangkan berbagai indikator yang lebih objektif serta capaian reformasi yang telah berlangsung.
Ia menambahkan sejumlah lembaga, baik nasional maupun internasional, juga telah memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah transformasi yang dilakukan Polri.
