Wartajakarta.com- Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Jawa, Minggu (13/9/2026), mendapat perhatian serius dari Brigade Rakyat Garuda Merah Putih (Garuda MP).
Sekjen Garuda MP Warsun bersama Bendahara Umum Adrianus Eko Saputro meminta Danantara dan Kementerian BUMN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), khususnya terkait sistem pengawasan, profesionalisme surveyor, serta mekanisme pemeriksaan dan klasifikasi kapal.
Kapal tersebut diketahui berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dokumen manifest yang tersedia mencatat pelayaran tersebut dengan 60 penumpang, sementara informasi yang diterima menyebut terdapat 243 orang berada di kapal (POB). Perbedaan data ini perlu segera diverifikasi oleh otoritas terkait. laporan manifest penumpang 2026-09-12.pdf
Warsun: Jangan Hanya Surveyor yang Dievaluasi
Sekjen Garuda MP Warsun mengatakan, jika investigasi resmi nantinya menemukan adanya kelalaian dalam proses survei atau pemeriksaan kapal, maka pertanggungjawaban tidak boleh hanya dibebankan kepada surveyor.
“Kami meminta Danantara dan Kementerian BUMN melakukan evaluasi terhadap Direksi BKI. Kalau ternyata ada kelalaian surveyor, harus dilihat juga bagaimana sistem pengawasan dan supervisi di tingkat manajemen. Dirut dan direksi tidak boleh lepas dari tanggung jawab institusional,” tegas Warsun.
Menurutnya, kecelakaan kapal yang berulang harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh.
“Jangan setiap kecelakaan hanya dikaitkan dengan cuaca atau human error. Harus diperiksa semuanya, mulai dari kondisi kapal, stabilitas, pemeliharaan, sertifikasi, hasil survei sampai proses pengambilan keputusan ketika kapal dinyatakan laik berlayar,” ujarnya.
Adrianus Eko: Profesionalisme BKI Menyangkut Nyawa Manusia
Sementara itu, Bendum Garuda MP Adrianus Eko Saputro menegaskan bahwa BKI memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem keselamatan pelayaran.
“BKI bukan sekadar perusahaan yang mengeluarkan sertifikat. Di balik setiap proses pemeriksaan dan klasifikasi kapal ada keselamatan manusia yang dipertaruhkan. Karena itu, profesionalisme surveyor dan jajaran direksi harus benar-benar menjadi perhatian,” kata Adrianus.
Ia meminta agar proses evaluasi tidak hanya melihat persoalan teknis di lapangan, tetapi juga kompetensi dan profesionalisme jajaran direksi.
“Yang memimpin BKI harus memahami dunia perkapalan. Ini menyangkut kapal, keselamatan pelayaran dan nyawa manusia. Jangan sampai penempatan direksi tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk memimpin institusi strategis seperti BKI,” tegasnya.
Danantara/BUMN Diminta Tidak Pasif
Garuda MP meminta Danantara dan Kementerian BUMN tidak menunggu terlalu lama untuk melakukan evaluasi manajemen BKI.
Warsun dan Adrianus menilai evaluasi harus mencakup:
* kinerja Direksi BKI;
* sistem pengawasan terhadap surveyor;
* prosedur pemeriksaan dan klasifikasi kapal;
* kompetensi dan rekam jejak surveyor;
* sistem pengendalian internal;
* proses penerbitan sertifikasi;
* serta mekanisme pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian.
“Kalau investigasi membuktikan adanya kelalaian atau kegagalan sistemik, maka harus ada konsekuensi terhadap manajemen. Dirut dan direksi harus bertanggung jawab dan tidak boleh berlindung di balik kesalahan bawahan,” ujar Warsun.
Tidak Mencari Kambing Hitam
Garuda MP menegaskan bahwa desakan tersebut bukan berarti mendahului hasil investigasi resmi.
“Kami tidak sedang mencari kambing hitam. Kami meminta agar akar persoalannya dibuka secara transparan. Kalau BKI tidak terbukti melakukan kesalahan, tentu harus disampaikan. Tetapi kalau terbukti ada kelalaian, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” kata Adrianus.
Warsun menambahkan:
“Yang kami perjuangkan adalah keselamatan rakyat. Jangan sampai setelah terjadi kecelakaan, kita hanya sibuk mencari korban dan penyebab di permukaan, tetapi akar persoalan dalam sistem keselamatan tidak pernah dibenahi.”
Garuda MP meminta hasil investigasi nantinya dibuka secara transparan kepada publik dan menjadi dasar bagi Danantara/BUMN untuk mengambil langkah tegas terhadap manajemen BKI apabila ditemukan pelanggaran, kelalaian, atau kegagalan sistem.
