
Wartajakarta.com-Salah satu program unggulan dari pemerintahan Prabowo – Gibran yang menarik banyak perhatian dan kritik adalah makan siang bergizi gratis. Meskipun semakin banyak penjelasan yang diberikan mendukung program ini, mereka yang memiliki pandangan berbeda sejak awal Pilpres terus melontarkan kritik tajam. Sukmo Harsono, Duta Besar LBBP RI untuk Panama City, menilai bahwa kebijakan ini adalah langkah strategis penting yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat dan pengembangan sumber daya manusia. Harsono percaya bahwa program ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi anak-anak Indonesia, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM nasional.
Saya tidak akan membahas kritik tersebut secara langsung, namun penting untuk menggarisbawahi hal fundamental dari program makan siang bergizi gratis ini. Kondisi kecukupan gizi bagi sebagian anak Indonesia masih sangat tidak merata. Masalah stunting, tingkat kecerdasan yang rendah, dan kesehatan yang mempengaruhi ketersediaan SDM di masa depan patut mendapat perhatian serius.
Bonus demografi tidak akan berarti jika hanya menghasilkan SDM dengan kemampuan rendah yang sulit bersaing di tingkat global. Kemampuan SDM yang kurang memadai akan memperlambat adopsi teknologi, baik dalam industri maupun dalam konteks pertahanan masa depan.
Ketidakmerataan kecukupan gizi ini umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Jika anak-anak dari keluarga kurang mampu, atau yang hidup di garis kemiskinan, tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai, negara akan melanggar UUD 45 Pasal 34 ayat 1, 2, dan 3.
Pasal tersebut menegaskan bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Jika negara tidak dapat menyediakan asrama, makan, dan sekolah gratis, setidaknya negara harus menjamin kecukupan gizi mereka di sekolah. Program makan siang gratis merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang bertujuan memberikan martabat kemanusiaan dan memastikan anak-anak memiliki gizi yang cukup untuk bersaing dengan rekan-rekannya yang lebih mampu.
Negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Pelayanan kesehatan tidak hanya berarti memberikan pengobatan murah atau kartu BPJS, tetapi juga mencegah sakit melalui makanan bergizi yang dapat mengurangi stunting. Dengan anggaran 71 triliun untuk program ini, hal tersebut sangat sepadan. Pengembalian uang rakyat dalam bentuk makan siang bergizi gratis adalah bentuk tanggung jawab negara dalam pengelolaan keuangan.
Mengambil pajak dan mengembalikannya dalam bentuk makan siang bergizi gratis adalah program bernilai kemanusiaan. Nilai ekonominya, dari Kartu Pintar dan makan siang gratis, berkisar antara 15 ribu hingga 30 ribu per hari. Bagi keluarga dengan pendapatan rendah atau tidak tetap, ini dapat mengurangi beban pengeluaran bulanan secara signifikan, memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah.
Kebutuhan tenaga kerja untuk dapur umum dan pemasok bahan makanan akan merangsang ekonomi lokal. Kebutuhan rutin seperti telur, daging, dan sayuran akan mendorong produksi lokal, yang akan terlihat dalam pergerakan ekonomi daerah dalam satu tahun ke depan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memulai era Pembangunan Berkelanjutan dengan menyambungkan kesempatan pendidikan layak melalui Kartu Pintar dan kecukupan gizi melalui makan siang gratis. Ini akan mendukung masa depan SDM yang unggul, dengan BPJS menyediakan perlindungan kesehatan yang layak.
Mari kita dukung program ini dengan meningkatkan kesetiakawanan sosial melalui inisiatif swadaya. Kita perlu memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan tidak menjadi lahan korupsi. Kritik yang ada merupakan bentuk pengawasan yang perlu diterima jika bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan negara.
