WartaJakarta.com-Jakarta
Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar dalam mempercepat transisi energi di Indonesia, dengan fokus pada energi bersih dan target emisi nol bersih (Net Zero Emissions/NZE) yang sejalan dengan Persetujuan Paris. Dalam pidato inaugurasinya pada 20 Oktober 2024, Prabowo menegaskan bahwa ketahanan energi melalui pemanfaatan energi terbarukan adalah prioritas utama. Namun, data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, pengembangan energi bersih di Indonesia masih kurang optimal, menuntut kebijakan yang lebih kuat untuk mencapai target iklim.
Di masa pemerintahan Jokowi, upaya menuju transisi energi sudah dimulai, termasuk target NZE tahun 2060, pengurangan PLTU batu bara, serta kolaborasi internasional melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Belt Road Initiative (BRI). Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkuat kebijakan energi bersih dan meningkatkan investasi, sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses transisi.
Dalam diskusi bertajuk “Memimpin Perubahan: Transisi Energi dan Emisi Nol Bersih dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran 2025-2029,” berbagai lembaga seperti Climateworks Centre, IESR, dan IRID memberikan rekomendasi. Guntur Sutiyono dari Indonesia Climateworks Centre mengajukan sembilan butir rekomendasi, termasuk reformasi subsidi energi dan pemisahan peran regulator dan operator untuk meningkatkan adopsi energi bersih. Ada juga seruan untuk komitmen jangka panjang terhadap target NZE tahun 2060 atau lebih cepat.
Deon Arinaldo dari IESR mengkritik bahwa rencana kebijakan energi nasional saat ini belum cukup ambisius, yang dapat mengurangi minat investor pada energi terbarukan. Sementara itu, Kuki Soejahmoen dari IRID menegaskan pentingnya Indonesia untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan dan efisiensi energi guna mencapai kontribusi iklim global,Ujar Guntur Sutiyono
Direktur Indonesia Climateworks Centre, kepada WartaJakarta Saat Diskusi ,Kamis( 24/10).2024 di Jakarta.
Data terakhir menunjukkan bahwa porsi energi terbarukan dalam transisi energi baru mencapai 13,93% pada pertengahan 2024, masih jauh dari target 17,9%-19,5% di akhir tahun. Ini menjadi tantangan signifikan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat transisi energi bersih dalam lima tahun ke depan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Peran Dewan Energi Nasional (DEN) juga disoroti sebagai pusat koordinasi yang penting, memastikan kebijakan energi yang konsisten di berbagai sektor dan kementerian. Selain itu, diperlukan reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif.
Melalui acara ini, para peserta berharap dapat menginformasikan perkembangan terbaru mengenai komitmen pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan, serta tantangan dan strategi yang akan dihadapi ke depannya.
